JANGAN ADA CORONA DI PILKADA KITA (BAGIAN-2)

oleh -9 views
JANGAN ADA CORONA DI PILKADA KITA (BAGIAN-2) 1
(ki-ka) Ketua MUI Kalteng Dr H Khairil Anwar, Ketua PW Muhammadiyah Kalteng Dr H Ahmad Syar'i, Guru Besar IAIN Palangka Raya Prof Dr Hj Hamdanah, Komisioner KPU Kalteng Eko Wahyu Sulistyobudi, Ketua SMSI Kalteng H Sutransyah

(Oleh: Saripudin)

Pilkada Kalteng sendiri bakal digelar di dua lingkup. Pertama, Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalteng periode 2020-2025. Kontestasi ini diikuti dua paslon, yakni kandidat petahana H Sugianto Sabran yang kali ini didampingi Bupati Pulang Pisau (nonaktif) H Edy Pratowo.

Paslon tersebut diusung koalisi PDI Perjuangan, Partai Golkar, NasDem, PKB, PAN, PPP, Partai Persatuan Indonesia, dan PKS.

Pesaingnya, pasangan Bupati Kapuas (nonaktif) Ben Ir Brahim S Bahat didampingi mantan bupati Kotawaringin Barat Dr H Ujang Iskandar yang diusung koalisi partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura.  

Kedua, Pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2020-2025. Empat psalon bersaing di kontestasi ini.

Sejatinya pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar 270 daerah se-Indonesia ini dijadwalkan terlaksana 23 September 2020 lalu. Namun, Covid-19 asal China lantas merebak di Indonesia hingga jadwal tersebut harus ditunda.

Mengingat pentingnya even ini untuk menentukan kepala pemerintahan di daerah, plus segera purnanya ‘masa pakai’ para pelaksana tugas (Plt), jajaran eksekutif dan legislatif di pusat sepakat menentukan jadwal ulangnya. Tanggal 9 Desember 2020 dipilih sebagai hari pemungutan suara.

Pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak termasuk otorita penyelenggara Pilkada, terutama menyangkut tingkat partisipasi warga. Jangankan di masa pandemi, dalam kondisi normal saja tingkat partisipasi pemilih hanya berkisar di angka 70 persen.

Itu terjadi di ajang pesta demokrasi yang lebih besar, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun lalu. Di ajang Pilkada, apalagi ditambah Pandemi Covid-19, kekhawatiran itu jelas makin menjadi. Padahal, output Pilkada, yakni menentukan pemimpin daerah teramat penting untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan di provinsi maupun kabupaten pelaksana 5 tahun ke depan.

Guna memotivasi masyarakat untuk tetap memberikan hak suara pada 9 Desember 2020 mendatang, sejumlah pihak bersuara. Di antaranya datang dari para pemuka organisasi masyarakat, keagamaan, akademisi, dan lain sebagainya.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Kalteng Dr H Ahmad Syar’i, misalnya. Secara pribadi dan kelembagaan Dia terus menyampaikan ke jajaran serta keluarga besar Muhammadiyah Kalteng untuk jangan “Golput” alias golongan putih di Pilkada tahun ini.  

Dijelaskan Syar’i, Pilkada memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan kesejahteraan masyarakat, termasuk umat Islam sebagai komponen yang ada di dalamnya.

“Menjadi kerugian besar jika kita tidak memberikan hak suara di Pilkada ini. Sama dengan kita menyerahkan jabatan pemimpin daerah kepada figur yang tidak sesuai dengan harapan kita,” sebut mantan Ketua KPU Provinsi Kalteng ini, Selasa (3/11/2020) lalu.

Ditambahkannya, Muhammadiyah telah menyampaikan seruan bersama kepada segenap pengurus tingkat kabupaten di seluruh Kalteng. Seruan ini di antaranya ditandatangani unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU), PW Muhammadiyah, Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII), Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI), dan Panitia Hari Besar Islam (PHBI).

Empat pesan menjadi poin penting seruan bersama itu. Pertama, mengajak kaum muslimin untuk menjaga situasi aman sepanjang proses Pilkada. Kedua, mengajak kaum muslimin untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada waktu yang telah dijadwalkan untuk memberikan hak suara.

Ketiga, memilih pemimpin yang meneladani sifat-sifat Rasulullah. Keempat, mengajak umat untuk bermunajat kepada Allah SWT agar seluruh tahapan Pilkada ini berlangsung aman dan mampu menghasilkan pemimpin yang bisa mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Pointer kesepakatan dalam seruan bersama itu dibenarkan Ketua MUI Kalteng Dr H Khairil Anwar. Dikatakan Khairil, seluruh pihak termasuk umat Islam Kalteng harus berpartisipasi di Pilkada, sekaligus menjaganya agar berlangsung dalam situasi aman dan kondusif.

Menurut Khairil, berdasarkan data hasil survei penelitian, partisipasi pemilih Kalteng sejauh ini relatif rendah. Salah satu penyebabnya, sebagian umat Islam enggan meninggalkan pekerjaan utamanya sehari-hari seperti berdagang di pasar saat hari pencoblosan.

“Sebagai seorang warga negara Indonesia baik dan sebagai umat Islam kita wajib ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam memilih pemimpin termasuk termasuk gubernur dan wakil gubernur, sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian,” terang Rektor IAIN Palangka Raya itu.

Ditambahkan Khairil, MUI Pusat juga memberikan panduan dan imbauan dalam menggunakan hak dan kewajiban memilih nanti. Petikan himbauan  MUI Pusat tersebut, pertama, mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam untuk menjaga situasi agar tetap aman, damai dan terbangun suasana kehidupan yang penuh harmoni.

Masyarakat diharapkan juga ikut serta mengawasi proses pelaksanaan pemilu, sehingga mencegah potensi terjadinya kecurangan dan gangguan keamanan.

Kedua, meminta kepada umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, sesuai dengan tuntunan agama, sebagaimana hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009; bahwa memilih pemimpin menurut ajaran Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah dan imarah) dalam kehidupan bersama.

Ketiga, dalam menggunakan hak pilihnya, umat Islam wajib memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat.

Keempat, mengajak segenap umat Islam untuk bermunajat memohon kepada Allah SWT agar semua proses Pilkada di Kalteng 9 Desember 2020 mendatang bisa terlaksana secara jujur, adil, aman dan damai serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang takut hanya kepada Allah SWT dan berjuang sepenuh tenaga mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur.

Selain itu, Khairil juga mengingatkan agar masyarakat, khususnya seluruh pihak yang terlibat di Pilkada untuk taat pada protokol kesehatan yang telah ditentukan panitia pelaksana.

“Kami berharap lembaga terkait terutama KPU terus aktif mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan ini kepada masyarakat, terutama untuk dilaksanakan pada saat pemungutan suara,” pintanya.

Khairil juga menyarankan agar pihak pelaksana mengatur sedemikian rupa konsep pemungutan suara yang dapat menghindarkan terjadinya kerumunan massa untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19. “Khusus pada saat pemungutan suara, mungkin bisa diatur agar pemilih datang dibagi dalam beberapa pengelompokan waktu. Ini untuk menghindari terjadinya kerumunan massa di tempat pemungutan suara sehingga Pilkada ini bisa aman dari Covid-19,” imbaunya. (bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *