CIPTAKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

oleh -38 views

Nanga Bulik,3/7/19 (Dayak News). Dengan telah dilaksanakannya penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan tinggi pratama dan Administrator (Camat), serta perjanjian kinerja tahun 2019 dan komitmen bersama peningkatan nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini dilakukan agar dapat menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lamandau, H. Hendra Lesmana, dalam sambutannya pada acara penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan tinggi pratama dan Administrator (Camat), serta perjanjian kinerja tahun 2019 dan komitmen bersama peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Lamandau. “Untuk dapat mencapai target tersebut, tentunya harus dimulai dari pribadi masing-masing ASN itu sendiri pada saat bekerja serta bertindak harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” kata Hendra, di Nanga Bulik, Rabu (3/7/19).Orang nomor satu di Kabupaten yang berjuluk Bumi Bahaum Bakuba ini juga menambahkan bahwa, segala ketentuan dan aturan tersebut merupakan turunan dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat daerah yang merupakan pedoman serta acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dipahami agar semua program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.”Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga kita semua sebagai abdi negara dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional,” bebernya.Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran, nantinya akan ditunjuk beberapa dinas atau badan yang akan menjadi pilot project dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan menjadi contoh dalam penerapan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya dalam pembangunan zona integritas di Kabupaten Lamandau ini.Komitmen pemerintah daerah dalam rangka peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditunjukkan dengan telah dilakukannya beberapa langkah diantaranya melaksanakan bimtek penyusunan Rensta, bimtek penguatan Sakip dengan melibatkan seluruh kepala perangkat daerah dan Kasubbag perencanaan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kemenpan RB.”Saya mengingatkan kembali, pakta integritas, perjanjian dan kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut bukan hanya formalitas saja, akan tetapi semua ini wajib hukumnya dijalankan dan diamalkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatannya, agar dapat terwujud sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” demikian Hendra. (Dayak News/Fuad/BBU)

BACA JUGA :  POLSEK BULIK "JEMPUT BOLA"

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *