Yogyakarta (Dayak News) – Dalam upaya memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, bersama dinas terkait.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD I dan II, serta diikuti sejumlah anggota DPRD, perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan UMKM di Kota Yogyakarta, yang terbukti mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, meski tanpa kekayaan sumber daya alam (SDA) yang besar.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, menyampaikan kekagumannya terhadap capaian Kota Yogyakarta. Dengan APBD sekitar Rp2,3 triliun, PAD kota tersebut mencapai Rp1,6 triliun. “Ini prestasi luar biasa, mengingat mereka tidak memiliki SDA yang melimpah. Barito Utara yang kaya rotan, kayu, karet, dan sawit harusnya juga bisa mengembangkan produk unggulan,” ujarnya.
Menurut Hj Henny, hingga kini produk lokal Barito Utara sebagian besar masih berupa bahan mentah, tanpa pengolahan lebih lanjut yang dapat meningkatkan nilai tambah. Ia menekankan pentingnya belajar dari Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata dan UMKM, di mana produk lokal diarahkan secara terencana dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD melalui pajak UMKM.
Senada, anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyoroti tantangan besar yang dihadapi UMKM di daerahnya, khususnya dalam hal pemasaran. “Kami sudah melakukan pelatihan membatik untuk pelaku UMKM, namun kendala utama tetap di pemasaran. Untuk itu, kami diberikan kesempatan mengikuti pameran di Yogyakarta agar produk kami lebih dikenal,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga mendalami pentingnya digitalisasi UMKM. Hj Henny menambahkan bahwa UMKM di Yogyakarta sudah maju dalam penggunaan aplikasi digital dan terdaftar secara resmi. Di Barito Utara, digitalisasi UMKM juga mulai digalakkan.
Namun, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persoalan legalitas dan hak merek produk. Hj Henny menyoroti pentingnya perlindungan hak atas produk anyaman rotan dari Kecamatan Gunung Purei, yang kini justru diakui oleh provinsi tetangga. “Kita harus memastikan produk kita memiliki hak merek dan paten agar tidak diambil alih pihak lain,” tegasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal bagi kerja sama intensif antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kota Yogyakarta, khususnya dalam upaya pengembangan UMKM berbasis pemanfaatan SDA lokal dengan strategi pemasaran yang lebih efektif dan modern. (ist)
