Muara Teweh (Dayak News) – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara fraksi Gerindra, Mustafa Joyo Muhtar, dalam rapat paripurna pada Kamis, 18 Juli 2024.
“Kami dalam pengajuan Raperda merupakan upaya kita bersama untuk menata perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah ke depan,” ujar Mustafa Joyo Muhtar.
Mustafa menjelaskan bahwa Raperda yang diajukan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Setelah mencermati dan mempelajari pidato pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Fraksi kami menyampaikan beberapa saran dan masukan untuk menjadi bahan perhatian khusus pemerintah kabupaten Barito Utara ini,” tambahnya.
Fraksi Gerindra menyoroti saran dan masukan dari BPK RI yang perlu segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, mereka mengapresiasi realisasi belanja sebesar Rp 1.666.102.458.458,42 atau 82,08 persen dari total APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.029.907.824.098,00.
“Bersamaan dengan ini, kami juga meminta penjelasan dinas dan badan apa saja yang belanjanya tidak terealisasi secara maksimal, mengingat Silpa tahun 2023 sebesar Rp 802.301.696.933,23 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Silpa tahun 2022 yang sebesar Rp 465.273.128.136,38,” urainya.
Dengan berdasarkan beberapa catatan tersebut, Mustafa menegaskan bahwa fraksi Gerindra siap membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif.
“Fraksi Gerindra pada saatnya nanti akan membahas di rapat gabungan bersama pihak eksekutif dan legislatif sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama dengan kolega kami sesama dewan,” tutupnya.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam meningkatkan kinerja ke depan. (Ist)
