Muara Teweh (Dayak News) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara Sampaikan Saran Terhadap Raperda APBD Perubahan 2023
Pada rapat paripurna yang digelar untuk memberikan pemandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara mengenai Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2023, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara mengemukakan saran dan masukan yang relevan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Karianto Saman, pada Kamis, 7 September 2023, mengungkapkan, “Fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna pemandangan umum terhadap penyampaian pidato pengantar Bupati Barito Utara ada beberapa hal yang disampaikan.”
Saran dan masukan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:
- Pemberantasan Kemiskinan: Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Bupati Barito Utara, atas nama Pemerintah Kabupaten, terus berupaya meningkatkan pemberantasan kemiskinan di daerah tersebut melalui tindakan progresif dan terarah.
- Optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Fraksi ini juga mengharapkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) terus memperbaiki potensi PAD, termasuk sektor pariwisata, perizinan, dan sektor lainnya. Mereka juga menyoroti pentingnya pembenahan penerangan lampu jalan di wilayah yang dianggap berbahaya.
- Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial: PDI Perjuangan menekankan perlunya Pemerintah dalam mengelola APBD untuk memastikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aspek sosial yang berkualitas. Mereka juga menyoroti pentingnya upaya memastikan bahwa masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan dengan daya beli yang memadai, akses listrik, dan peluang pekerjaan.
- Penekanan pada Layanan Dasar: Fraksi ini mengevaluasi sejauh mana tambahan belanja dalam rancangan APBD 2023 mendukung layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
- Optimisasi Pendapatan Daerah: Mereka juga menanyakan upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan daerah.
- Terhadap pelaksanaan APBD tersebut, bahwa untuk dapat mengukur tingkat pencapaian dari pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 untuk memastikan bahwa anggaran publik benar-benar menguntungkan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. (Ist)
