Muara Teweh (Dayak News) – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, meminta kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Disdalduk KBP3) Barito Utara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, terutama alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Metode Operasi Wanita (MOW). Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari catatan dan rekomendasi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Utara tahun anggaran 2022.
Selain itu, Ketua DPRD juga menyampaikan tentang pentingnya meningkatkan pemahaman pasangan usia subur (PUS) dan mengatasi kekurangan tenaga penyuluh KB di Disdalduk KBP3A Barito Utara.
Dalam rekomendasi yang diajukan oleh DPRD Barito Utara terkait program keluarga berencana, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi tentang KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Metode Operasi Wanita (MOW). Hal ini dapat dicapai dengan mendekatkan tempat pelayanan KB, melibatkan RSUD, dan meningkatkan kinerja PLKB beserta kades KB.
“Juga diharapkan adanya konseling untuk pasangan usia subur (PUS), termasuk konseling secara online, serta meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di desa-desa,” kata Ketua DPRD Barito Utara pada Rabu, 3 Mei 2023.
Selanjutnya, Ketua DPRD menambahkan bahwa terkait Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Barito Utara, pihaknya telah menyampaikan 4 (empat) catatan dan rekomendasi sebagai pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan strategis selanjutnya.
Keempat catatan untuk DKPP termasuk belum stabilnya stok panen, keterlambatan dalam penyediaan informasi harga pangan, kurangnya pendampingan terhadap pembudidaya ikan, dan perlu meningkatkan hasil perikanan.
Rekomendasi yang disampaikan DPRD Barito Utara antara lain adalah mendukung program penyediaan infrastruktur lumbung pangan, pembuatan atau penambahan jumlah lumbung pangan berdasarkan kajian lokasi dan kebutuhan daerah.
Selanjutnya, penyediaan informasi harga pangan harus dilakukan dengan cepat dan akurat melalui metode yang efektif untuk mendukung kontrol harga dan stok bahan pangan di pasar.
Rekomendasi lainnya adalah memberdayakan pembudidaya ikan dengan pendampingan kontinyu sehingga hasilnya memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi masyarakat.
“Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan harus terintegrasi dengan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UKM agar menghasilkan outcome maksimal, termasuk melalui penyediaan pasar ikan atau taman kuliner berbasis ikan,” tambahnya. (Ist)
