Muara Teweh (Dayak News) – Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Utara tahun anggaran 2022, DPRD Barito Utara menyampaikan tiga catatan dan rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Barito Utara.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, mengumumkan catatan dan rekomendasi tersebut pada rapat paripurna II di gedung DPRD setempat pada Jumat pekan lalu.
“Untuk Disbudparpora Barito Utara, ada tiga catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD Barito Utara. Catatan dan rekomendasi ini disampaikan untuk diketahui sebagai bahan pertimbangan selanjutnya,” kata Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, MAP, pada Jumat, 5 Mei 2023.
Ketua DPRD mengungkapkan bahwa catatan untuk Disbudparpora meliputi belum adanya fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, kurangnya anggaran dalam pembinaan atlet, dan masih kurangnya promosi tempat wisata di daerah kabupaten Barito Utara.
Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD adalah perlu dibuatkan sarana dan prasarana olahraga yang lebih lengkap sesuai dengan cabang olahraga yang ada, serta aksesibel bagi atlet penyandang disabilitas.
Selanjutnya, perlu dilakukan penambahan anggaran untuk penyelenggaraan seleksi atlet Pekan Olahraga Daerah (Porda) tingkat kabupaten dan pengiriman atlet Porda ke tingkat Provinsi. Selain itu, diperlukan diklat pelatihan di beberapa cabang olahraga agar atlet dapat memiliki sertifikasi nasional atau internasional.
“Sehingga dapat melahirkan atlet-atlet olahraga yang berprestasi di Kabupaten Barito Utara, selanjutnya diharapkan pembinaan terhadap atlet olahraga yang diandalkan berupa penyediaan anggaran bagi kesejahteraan atlet yang berprestasi sehingga atlet tidak akan pindah ke daerah lain,” kata Ketua Dewan yang juga Ketua DPC Demokrat Barito Utara tersebut.
Tidak hanya itu, Mery Rukaini juga berharap adanya peningkatan pengelolaan promosi pariwisata secara masif dan menarik dengan memanfaatkan media sosial, tetapi tetap memperhatikan kehati-hatian terhadap kasus penipuan. Selain itu, diperlukan Brand Design yang terkait secara makro terhadap pariwisata yang ada di Kabupaten Barito Utara.
“Besar harapan kami rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti dan dijadikan referensi serta sebagai bahan masukan bagi Bupati Barito Utara dalam mengevaluasi kinerja dan menentukan kebijakan pada satuan kerja perangkat daerah selaku pelaksana teknis kegiatan,” katanya.
Mery Rukaini juga berharap langkah-langkah yang ditetapkan akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Utara di masa yang akan datang. (ist)
