Kuala Kapuas (Dayak News) – Rendahnya pendapatan petani khususnya di wilayah pasang surut tahun ini sudah tentu ada penyebabnya yang harus mendapat respon dan perhatian Pemerintah Daerah untuk mengkaji dan mendapatkan solusi jalan keluarnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru bicara Fraksi Keadilan Amanat Bangsa DPRD Kabupaten Kapuas, H.Ahmad Baihaqi, S.Pd. disaat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas tentang Pendapat akhir terhadap Rancangan APBD Perubahan TA 2023, Rabu 27/9/2023.
“Penyebab utama adalah terjadinya kedangkalan pengairan/handel dan irigasi petani, ini lah yang harus kita perbaiki” Ucap H. Ahmad Baihaqi dihadapan Pj. Bupati Kapuas Erlin Hardi saat itu.
Dikatakan, peran Pemkab Kapuas melalui Dinas Pertanian agar segera mungkin turun tangan dengan menyiapkan pengadaan pupuk, bibit dan obat-obatan.
“Tahun depan adanya koordiansi yang baik antara Dinas Pertanian, Dinas PUPRKP bidang Pengairan dan Dinas Perindagkop memproritaskan program perbaikan sarana pendukung pertanian” tegas sosok pria yang selalu merasakan kesedihan masyarakat petani di Kapuas ini.
Dinyatakan bahwa dahulu Kabupaten Kapuas diwilayah Pasang surut mendapatkan julukan wilayah Swasembada Pangan dengan munculnya program Pemerintah Pusat melalui PLG sejuta hektar.
“Kemana julukan wilayah kita dulu yang disebut-sebut Swasembada Pangan, kini malah terbalik, nasib petani semakin terpuruk” ungkap Politisi PKB di Kapuas ini.
H. Ahmad Baihaqi yang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas ini menuturkan bahwa saat ini pendapatan petani semakin menurun bahkan bisa disebut gagal panen.
“Semoga tahun tanam kedepan dengan mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas, akan memperbaiki kondisi saat ini terutama perlu perbaikan sistem pengairan, Irigasi pada sungai-sungai dan handel yang sudah dangkal kekeringan”Jelas H. Baihaqi.(Rob/Den)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
