Pangkalan Bun (Dayak News) – Dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024/2025, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dihadiri oleh Pj. Bupati Kotawaringin Barat, Ketua DPRD, Wakil Ketua 1,Wakil Ketua 2 ,Unsur Forkopimda Kobar, jajaran OPD, serta tokoh masyarakat, organisasi politik, sosial, dan pers.Senin 28 Oktober 2024.
Dalam pembukaannya, juru bicara Fraksi Golkar M.Syamsuri mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas kesempatan yang diberikan. Disampaikan pula apresiasi kepada pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan bagi Fraksi Golkar untuk mengutarakan pandangan mereka terkait rancangan APBD.
APBD 2025, menurut Fraksi Golkar yang disampaikan M.Syamsuri, akan berfokus pada pelayanan publik dengan memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan sejalan dengan prioritas daerah.
Selain itu, pemerintah diharapkan berkomitmen penuh untuk menjalankan anggaran secara efisien dan transparan guna meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Fraksi Golkar mencatat beberapa target ekonomi penting yang disampaikan, yaitu:
Pertumbuhan ekonomi daerah ditargetkan mencapai 5,90%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan pada angka 73,67%.
Laju inflasi diperkirakan berada di kisaran 1,5%–3,5%.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,173%.
Pengangguran terbuka diproyeksikan menurun menjadi 4,25%.
Rancangan APBD 2025 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,737 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,747 triliun, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp10 miliar. Defisit ini akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Selain menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2025, Fraksi Golkar juga memberikan beberapa saran strategis:
1. Perbaikan dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU): Mengusulkan pemeliharaan rutin dan perbaikan PJU, khususnya di sepanjang ruas jalan dari Bundaran Bahari Kapitan hingga Desa Pasir Panjang untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.
2. Dukungan Program Gizi Peserta Didik: Mendorong dinas terkait berinovasi dengan mempersiapkan sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan guna mendukung pemberian makanan bergizi bagi siswa.
3. Legalitas Aset Daerah: Meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan legalitas aset, baik di tingkat desa maupun kabupaten, untuk menghindari masalah hukum di masa mendatang.
4. Pemeliharaan Jalan Lingkungan: Menekankan pentingnya pemeliharaan rutin jalan lingkungan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung mobilitas warga.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD. Sidang ditutup dengan harapan agar seluruh program dan anggaran dapat dijalankan dengan kolaborasi antara pemerintah dan DPRD, demi kemajuan Kabupaten Kotawaringin Barat.
“Semoga langkah ini membawa manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tutup M.Syamsuri.(AR/GST).
