Pangkalan Bun (Dayak News) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Mirza Alfathi, dalam rapat paripurna yang membahas rancangan APBD beberapa waktu lalu.
Mirza menegaskan bahwa penyelarasan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung ekosistem ekonomi produktif dan memperkuat sinergi pembangunan di daerah. Ia menekankan bahwa APBD 2025 harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program prioritas yang berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap rencana kerja pemerintah daerah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujar Mirza dalam pidatonya. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada bagaimana anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran wajib (mandatory spending) yang tepat sasaran. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi fokus utama yang harus mendapatkan perhatian khusus.
“Anggaran wajib ini harus digunakan secara efektif, sehingga benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar memenuhi formalitas administratif,” tambah Mirza.
Harmonisasi Kebijakan Pusat-Daerah
Selain itu, Mirza menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Ia menekankan bahwa sinergi ini tidak hanya berkaitan dengan alokasi anggaran, tetapi juga penyatuan visi dan misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi ini adalah kunci. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang sejalan, terutama dalam implementasi kebijakan strategis. Dengan begitu, perekonomian daerah akan berkembang lebih cepat dan merata,” jelasnya.
Responsivitas terhadap Kebutuhan Masyarakat
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Menurut Mirza, setiap kebijakan harus didasarkan pada kondisi nyata di masyarakat agar manfaatnya benar-benar terasa.
“Setiap kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang responsif akan memberikan dampak nyata dan meningkatkan kesejahteraan secara langsung,” tegas Mirza.
Ia menambahkan bahwa penyelarasan kebijakan akan membantu pemerintah daerah untuk lebih fokus pada program-program prioritas yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari bagaimana pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya.
Dengan dorongan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, diharapkan APBD 2025 dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat.(GST)
