Rapat Paripurna DPRD Pemkab Kobar Ajukan Tiga Ranperda

oleh -
oleh
Rapat Paripurna DPRD Pemkab Kobar Ajukan Tiga Ranperda 5

Pangkalan Bun (Dayak News) – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) mengajukan sebanyak 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kobar.

Ranperda disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kobar Rody Iskandar pada saat Rapat Paripurna Ke 2 Masa Sidang ll Tahun Sidang 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kobar, Senin 10 Juni 2024.

Rapat Paripurna DPRD Pemkab Kobar Ajukan Tiga Ranperda 6

Sekda menyampaikan Ke 3 buah Ranperda itu diantaranya, Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD 2025-2045. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023,

Mewakili Pj Bupati Kobar Budi Santosa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kobar Rody Iskandar mengatakan, bahwa penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023, bertujuan memberikan laporan hasil pelaksanaan dan penyelenggaraan keuangan daerah 2023.

Rapat Paripurna DPRD Pemkab Kobar Ajukan Tiga Ranperda 7

Serta bertujuan untuk memberikan laporan kepada publik menyangkut pengelolaan keuangan sesuai kewenangan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai peraturan yang berlaku, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan ke DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tuturnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 20023 yang diajukan dalam bentuk Ranperda ini, telah melalui proses pemeriksaan atau audit oleh BPK RI, dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP), kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 20 Mei 2024, dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

“Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit dapat disampaikan gambaran keuangan daerah tahun 2023 sebagai berikut Realisasi Pendapatan sebesar Rp 1,594 Trilyun atau 101,34 persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 1,572 Trilyun,” jelasnya.

BACA JUGA :  DPRD KOBAR BENTUK TIM RESES GUNA OPTIMALKAN INTERAKSI DENGAN MASYARAKAT DI MASA SIDANG I TAHUN 2022

Dua buah Ranperda untuk dibahas bersama yaitu tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Kotawaringin Barat. Peran Perda ini telah mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, yaitu persetujuan perubahan Nomenklatur Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah dan Bappedalitbang menjadi Bapperida.

Kemudian Ranperda rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025 Р2045. Dalam RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat 2025-2045, telah dirumuskan visi misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk 20 tahun ke depan.

“Visi yang sudah dirumuskan dalam RPJPD ini adalah Sejahtera maju dan berkelanjutan,” ungkapnya.

RPJPD ini dirancang dalam 4 tahapan pembangunan lima tahunan, dengan arah kebijakan sebagai berikut tahap I tahun 2025 – 2029 yakni penguatan pondasi pembangunan.

Tahap II tahun 2030-2034 yakni akselerasi pembangunan sektoral.

Tahap III tahun 2035 2039 yakni peningkatan daya saing dan perluasan potensi pembangunan.

Tahap IV tahun 2040 – 2045 yakni mewujudkan cita-cita besar Kabupaten Kotawaringin Barat maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,Tiga buah Ranperda yang kami ajukan untuk dapat dibahas lebih lanjut oleh DPRD,” tandasnya.(GST).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.