Puruk Cahu (Dayak News) – Ketua DPRD Murung Raya, Doni, menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat melakukan pengawasan optimal terhadap pengadaan seragam sekolah bagi peserta didik baru. Doni mengungkapkan pentingnya menjaga agar proses penerimaan peserta didik baru tidak disertai praktik bisnis seragam oleh sekolah.
“Iya, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menegaskan agar sekolah jangan bisnis seragam anak didik baru. Maka itu dalam proses penerimaan peserta didik baru ini harus disertai pengawasan,” ungkap Doni pada Minggu (9/7/2023).
Doni menegaskan bahwa jika sekolah ingin membantu terkait seragam sekolah, hal tersebut bisa dilakukan dengan syarat ada kesepakatan dan tidak memberatkan kondisi perekonomian orang tua murid. Menurutnya, ini wajar karena sekolah berupaya menciptakan keseragaman pakaian sekolah bagi peserta didik.
Dalam konteks ini, Doni mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah, yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik. Prioritas diberikan kepada peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.
“Nah, ini artinya sekolah bukan menjual apalagi mewajibkan membeli seragam di sekolah. Justru sebaliknya, sekolah membantu pengadaan bagi peserta didik yang tidak mampu. Sedangkan bagi orang tua yang mampu, sekolah cukup memberikan contoh, selanjutnya orang tua dapat menjahit atau melakukan pengadaan sendiri,” terang Doni.
Doni menambahkan bahwa terkait pengadaan seragam sekolah di Murung Raya, diharapkan adanya pengawasan melekat dan evaluasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah dalam penerapannya di setiap sekolah, sehingga proses pendidikan dapat berlangsung dengan lebih adil dan terjangkau. (ist)
