Palangka Raya (Dayak News) – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. M. Katma F. Dirun, mewakili Gubernur Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng pada Senin (24/03/2025), dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong.
Dalam sambutannya, Arton S. Dohong menyampaikan agenda utama rapat, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD untuk lima tahun dan satu tahun ke depan serta pengumuman Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalteng. Selain itu, rapat juga membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di wilayah Kalteng.
Salah satu agenda penting dalam rapat ini adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng Akhir Tahun Anggaran 2024. Laporan ini diserahkan kepada pimpinan DPRD Kalteng melalui prosesi serah terima dan penandatanganan berita acara.
Plt. Sekda H. M. Katma F. Dirun menjelaskan bahwa LKPJ ini disusun berdasarkan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini mencakup informasi tentang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dirancang untuk mencapai visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026.
Capaian Kinerja Makro 2024
Dalam pemaparannya, Plt. Sekda menyoroti beberapa indikator kinerja makro yang menunjukkan kemajuan Kalteng pada tahun 2024, di antaranya:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): meningkat dari 73,73 pada 2023 menjadi 74,28 pada 2024.
- Persentase Penduduk Miskin: sebesar 5,26 persen, sedikit naik dari 5,11 persen pada 2023, namun masih lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka: turun dari 4,10 persen pada 2023 menjadi 4,01 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 4,91 persen.
- Pertumbuhan Ekonomi: naik dari 4,14 persen pada 2023 menjadi 4,46 persen pada 2024, dengan kontribusi 12,28 persen terhadap perekonomian regional.
- PDRB berdasarkan harga berlaku: meningkat dari Rp 208 triliun lebih pada 2023 menjadi Rp 222,9 triliun lebih pada 2024.
- Gini Rasio: menurun dari 0,317 pada 2023 menjadi 0,304 pada 2024, lebih rendah dari rata-rata nasional 0,381.
Realisasi Pendapatan Daerah
Dalam laporan keuangan yang masih bersifat makro dan belum final karena menunggu hasil audit BPK RI, Plt. Sekda menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 8,33 triliun lebih, atau 90,29 persen dari target Rp 9,22 triliun lebih.
Rincian realisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 2,81 triliun lebih (104,31 persen dari target Rp 2,66 triliun lebih).
- Dana Transfer: Rp 5,33 triliun lebih (81,76 persen dari target Rp 6,51 triliun lebih).
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah: Rp 184,66 miliar lebih (2.289,59 persen dari target Rp 8,06 miliar lebih).
Plt. Sekda menegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Kalteng selalu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan APBD juga disesuaikan dengan program prioritas dan kegiatan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Dengan berbagai pencapaian ini, Pemerintah Provinsi Kalteng optimis dapat terus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang. (Ist)
