Palangka Raya (Dayak News) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyoroti masih tingginya aktivitas pertambangan yang belum teratur di wilayah Kalimantan Tengah. Sorotan ini mencuat pasca insiden meninggalnya seorang warga di Desa Marapit RT 01, Sungai Pinang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, pada akhir April lalu yang diduga terkait dengan aktivitas pertambangan.
“Ini membuktikan bahwa aktivitas tambang kita masih tinggi dan belum seluruhnya memenuhi standar keselamatan,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Bambang menekankan pentingnya penataan ulang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat bisa melakukan kegiatan menambang secara legal dan aman. Ia meyakini, kejelasan status WPR tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja, tetapi juga dapat mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.
Ia juga menyoroti meningkatnya eksploitasi tambang logam oleh pemodal besar yang dinilainya sering mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
“Kalau masyarakat yang salah, kita edukasi. Tapi kalau perusahaan mengabaikan keselamatan, jangan sampai mereka berlindung di balik nama investasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang mendorong keterlibatan aktif pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pertambangan yang adil dan transparan. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan sangat penting dalam menyikapi berbagai konflik pertambangan di lapangan.
“Maka dari itu, saya berharap ke depan ada regulasi yang lebih ketat, perlindungan hukum bagi masyarakat, dan peningkatan publikasi aktivitas tambang agar tidak terjadi salah tafsir atau tindakan anarkis,” pungkasnya. (Ist)
