285 SERTIFIKAT TANAH DISERAHKAN DI GUMAS

oleh -8 views
285 SERTIFIKAT TANAH DISERAHKAN DI GUMAS 1

Kuala Kurun,17/11/2020 (Dayak News). Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) serahkan 285 lembar sertifikat pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) tahun 2020 kepada masyarakat Desa Tumbang Tariak, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Rabu pagi (18/11/2020).

Bupati Gumas, Jaya Samaya Monong melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, Lurand menuturkan bahwa program PTSL merupakan salah satu tindak lanjut instruksi Presiden RI terkait program pertanahan nasional.

“Sebab pada tahun 2025 nanti, ditargetkan seluruh bidang tanah se Indonesia sudah berstatus bersertifikat. Makanya sekarang masyarakat diberikan kemudahan untuk membuat sertifikat, dimana petugas langsung datang ke lokasi bahkan penyerahannya pun dilakukan di desa bersangkutan,” ungkapnya.

Jika program tanah ini sudah berjalan maksimal di seluruh penjuru negeri, maka sengketa tanah di Gumas dipastikan bakal berkurang drastis. Sebab tanah masih menjadi permasalahan kerap terjadi di masyarakat.

“Gunakanlah sertifikat ini secara bijak, bertanggungjawab dan dimanfaatkan hanya untuk hal-hal produktif. Gunakan peluang itu sebaik mungkin untuk menambah modal usaha,” pesannya.

Kepala BPN Gumas, Ferdinan Adinoto mengatakan bahwa penyerahan sertifikat di Desa Tumbang Tariak terdiri dari tanah milik pemerintah desa, tempat ibadah dan masyarakat. Ini merupakan bentuk pelayanan dan kehadiran pemerintah kepada masyarakat.

“Kita jemput bola untuk membuatkan sertifikat gratis. Target PTSL sekarang di Gumas sebanyak 20 ribu bidang tanah. Dengan sertifikat ini maka akan meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum,” katanya.

Sertifikat ini juga memiliki manfaat sebagai agunan untuk menambah modal usaha. Sertifikat ini juga untuk meminimalisir sengketa tanah dan masuk dalam data base pertanahan nasional.

“Saya berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat ini secara bijaksana. Lalu jangan lupa disiplin membayar pajak kepada negara, sebab pajak itu nantinya akan kembali kepada masyarakat juga,” imbaunya.

Kapolsek Kurun, Iptu Sugeng Purwanto berharap, hadirnya sertifikat tanah tersebut menjadi jawaban atas kepastian hukum atas bidang tanah masyarakat. Sehingga jangan sampai ada lagi sengketa di masyarakat.

“Selama empat bulan saya menjabat Kapolsek Kurun, sudah ada 300 lebih laporan terkait sengketa tanah. Ini merupakan kenyataan yang cukup mengkhawatirkan,” pungkasnya.(Pr/Ai/BBU).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *