Kuala Kurun (Dayak News) – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tingkat Kecamatan Tahun 2022.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Gunung Mas di GPU Damang Batu, Kuala Kurun, Kamis (28/7/2022).
Kepala Dinas P2KBP3A Gunung Mas, Maria Efianti dalam sambutannya manyampaikan maksud dan tujuan terkait dengan kegiatan ini adalah agar memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsep-konsep gender dan Pengarusutamaan Gender, dan PPRG) di Kecamatan.
“Tujuan kedua adalah memiliki pemahaman dasar dan alat analisis gender termasuk Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Stateman (GBS). Dan yang ketiga agar mampu melaksanakan proses serta menguasai perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender,” ucapnya.
Maria Efianti menuturkan, Pemerintah Kabupaten Gumas telah memberikan perhatian serius dalam upaya pengarusutamaan gender dan menempatkannya dalam RPJMD Tahun 2019-2024.
Misi kedua RPJMD Gunung Mas tahun 2019-2024 adalah meningkatkan Kualitas Pembangunan SDM dengan tujuan meningkatkan daya saing SDM. “Salah satu sasarannya adalah meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan indikatornya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG),” terangnya.
Sekretaris Daerah Gunung Mas, Yansiterson dalam sambutannya mengatakan, PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan.
“Mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia secara khusus di kabupaten Gunung Mas,” ujarnya.
Yansiterson menyatakan, PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan harapan kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
“Baik menghapus kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan,” tutupnya. (PR)
