BIDAN DESA HANYA ADA SK, TIDAK PERNAH TURUN DI GUMAS

oleh -16 views
BIDAN DESA HANYA ADA SK, TIDAK PERNAH TURUN DI GUMAS 1

Kuala Kurun, 12/11/2020 (Dayak News). Masyarakat desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mempertanyakan keberadaan tenaga bidan di Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes).

Di Puskesmas pernah diberi tembusan,bahwa ada seorang bidan ditugaskan, namun hingga kini diketahui belum pernah bertugas.

Adi (28) salah warga Desa Luwuk Desa menuturkan, penempatan bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di desanya tersebut sekitar bulan Oktober 2020 lalu.

“SK bidan tersebut ditandatangani oleh pak Bupati sekitar Oktober lalu. Tapi bidan itu sampai sekarang belum pernah bekerja untuk melayani masyarakat. Saya juga tidak pernah melihat, apalagi mengetahui nama bidannya,” ungkap Adi, Kamis (12/11/2020).

Berdasarkan informasi yang didapatnya, alasan bidan tersebut belum mau mengabdikan diri di Desa Luwuk Kantor lantaran ketiadaan rumah dinas atau tempat tinggal.

“Sebenarnya ada satu rumah dinas dengan tiga kamar di Puskesdes, namun lebih dulu ditempati seorang perawat. Nah kalo perawat ini memang aktif bekerja dan biasanya pergi ke Kuala Kurun saat Sabtu-Minggu,” bebernya.

Salah satu alternatif menyediakan tempat tinggal bidan tersebut, yakni dengan pembangunan asrama desa.

“Pemdes Luwuk Kantor tahun ini telah membangun asrama desa. Diperkirakan bulan Desember ini selesai dikerjakan. Nah bidan ini katanya mau bekerja di desa kami, apabila pembangunan asrama itu sudah selesai,” imbuhnya.

Akibat ketiadaan tenaga bidan, sejauh ini masyarakat yang membutuhkan jasa bidan untuk melahirkan harus dirujuk ke Puskesmas Tumbang Jutuh.

“Itu pun dengan inisiatif dan biaya sendiri. Jarak ke Tumbang Jutuh lumayan jauh, mana kita harus menyeberang sungai dengan perahu dan disambung lewat jalan darat,” sebutnya.

Adi, mewakili masyarakat Luwuk Kantor berharap agar Pemerintah Kabupaten Gumas dapat mengetahui dan segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Sebab bidang kesehatan, merupakan salah satu program penting pemerintah pusat.

“Walaupun desa kami masuk kawasan terisolasi, namun hak kami sebagai masyarakat mendapatkan pelayanan jangan sampai terabaikan. Sebab ini urusannya nyawa ibu dan anak yang dikandung,” pungkasnya. (Pr/AI/BBU).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *