MoU PERPUSNAS DAN PERGURUAN TINGGI JADI LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

oleh -13 views
MoU PERPUSNAS DAN PERGURUAN TINGGI JADI LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH 1
Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P Umbing, Zoom Meeting secara virtual, dalam rangka Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Penanda Tanganan Nota Kesepahaman (MoU), antara Perpustakaan Nasional RI dengan Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah.

Kuala Kurun (Dayak News) Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, Muhammad Syarif Bando menjelaskan, MoU itu menjadi landasan hukum bagi lembaganya untuk mengembangkan perpustakaan umum di daerah yang telah dibangun oleh Pemerintah setempat.

Dimana hal itu disampaikan lewat Zoom Meeting secara virtual, dalam rangka Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Penanda Tanganan Nota Kesepahaman (MoU) , antara Perpustakaan Nasional RI dengan Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah, yang diikuti oleh Wakil Bupati Gunung Mas , Efrensia L.P Umbing, bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati, pada Selasa (03/03/2021), pagi.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di Indonesia.

MoU PERPUSNAS DAN PERGURUAN TINGGI JADI LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH 2

Dimana, Perpusnas terus melakukan inovasi layanan dan membangun seluruh jenis perpustakaan sebagai fasilitas akses informasi dan ilmu pengetahuan, “tujuannya meningkatkan budaya literasi masyarakat,” ujar Muhammad Syarif Bando.

Perpusnas juga hadir untuk memberikan layanan secara prima kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan.

Dalam regulasi tersebut ditekankan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan, berikut memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.

“Capaian pembangunan bidang perpustakaan Indonesia tercermin dari beberapa aspek, yakni peningkatan jumlah ketersediaan perpustakaan, peningkatan kelembagaan perpustakaan daerah, penguatan kerangka regulasi, peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan, serta kebijakan pembangunan nasional bidang perpustakaan,” terang Muhammad Syarif Bando.

Ia juga menyampaikan ada lima sasaran strategis, di antaranya peningkatan indeks budaya membaca, peningkatan indeks kepuasan layanan perpustakaan, dan peningkatan pelestarian khazanah budaya bangsa dalam rangka memperkuat restorasi sosial. (AI/Den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *