Penyempurnaan Penyusunan RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

oleh -
oleh
Penyempurnaan Penyusunan RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 1
Peserta kegiatan forum konsultasi publik ranwal RKPD tahun 2025 lakukan foto bersama, Kamis 11 Januari 2024. (Foto/gunungmaskab.go.id)

Kuala Kurun (Dayak News) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) melaksanakan penyempurnaan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 dan merancang awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Acara tersebut digelar di Aula Bappedalitbang Gumas pada Kamis (11/01/2024).

Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menyampaikan bahwa penyusunan RPD merupakan implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023. Instruksi tersebut menekankan perlunya menyusun Dokumen Perencanaan (Dokren) Pembangunan Daerah bagi daerah yang periode RPJMD-nya berakhir pada Tahun 2024. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Letus Guntur, Bupati Monong menjelaskan bahwa proses penyusunan RPD dimulai sejak awal November 2023 dengan melibatkan beberapa tahapan, termasuk persiapan, penyusunan rancangan, forum FGD, forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir RPD, dan penetapan.

Bupati Monong menekankan pentingnya memperhatikan pedoman yang diatur dalam Inmendagri, termasuk kesesuaian sasaran pokok kinerja daerah RPJPD kabupaten hingga tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten Tahun 2019-2024, RPJMD provinsi, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

“Kita perlu tetap fokus dan mempertahankan kesepahaman dalam merumuskan Dokren, karena pada tahun 2024 terdapat 6 Dokren yang perlu disusun, baik periode tahunan (RKPD dan Renja), periode 5 Tahunan (RPD, RPJMD, dan Renstra), serta periode 20 Tahunan (RPJPD),” ujar Bupati Monong.

Dalam konteks waktu yang singkat dan agenda yang padat, Bupati Monong mengakui bahwa penyusunan RPD dan Ranwal RKPD secara bersamaan bukanlah tugas yang mudah. Namun, demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, ia menekankan bahwa dokumen berkualitas menjadi hal yang tak bisa ditawar.

BACA JUGA :  KABUPATEN LAYAK ANAK JAMIN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Asisten Administrasi Umum, Letus Guntur, menyampaikan tahapan konsultasi publik yang telah dilaksanakan, termasuk Forum Group Discussion (FGD) pada tanggal 28 Desember 2023. Ia juga menekankan pentingnya data input pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai dasar penyusunan Dokren dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dan 2026.

Guntur menambahkan bahwa RPD harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pada akhir bulan Januari 2024, sementara Renstra ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Februari 2024. Penyelarasan program kegiatan dan pendanaannya pada RPD dan Renstra dilakukan pada SIPD-RI, menjadi dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2025.

“Forum ini menjadi saat yang tepat untuk menyelaraskan dan tidak ada lagi forum lain setelah ini,” tutupnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Kepala Dinas terkait, Camat, Tokoh Agama, serta tamu undangan lainnya. Semua kesepakatan yang dihasilkan dalam forum ini akan dijadikan tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025-2026. (ist)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.