DAMANG DAN PRAKTISI HUKUM MERASA ANEH KINIPAN TANPA HUTAN ADAT

oleh -1.606 views
DAMANG DAN PRAKTISI HUKUM MERASA ANEH KINIPAN TANPA HUTAN ADAT 1

Palangka Raya, 3/9/2020 (Dayak News). Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa di Kinipan, Kecamatan Batang Kawa tidak ada hutan adat dirasa aneh dan mengherankan oleh Damang dan Praktisi Hukum .

Damang Simpei Ilon dari Kecamatan Kapuas Hilir dan juga sebagai bagian dari tokoh adat pembentuk Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) berkomentar untuk soal ini.

“Masalah ini sudah sejak 2016 lalu, setahu saya, masyarakat adat Kinipan telah mengusulkan agar status hukum hutan adat mereka diberikan, tetapi pemerintah pusat tidak merespon sampai hari ini,” ujarnya.

Simpei pun berpandangan sampai masalah ini tidak direspon maka wajar saja masyarakat itu mempertahankan hak milik mereka berdasarkan Undang-undang Dasar NRI pasal 18B berkaitan dengan hak ulayat atau berdasarkan adat Dayak yang berlaku (Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008).

Jikalau ini tidak digubris oleh pihak yang berwenang di negara ini maka kasus ini dapat diajukan bila mana perlu ke sidang Mahkamah Internasional.

Jadi sungguh tidak arif bijaksana melihat kasus ini hanya dari sudut pandang pemerintah daerah yang mengabaikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Demikian juga hanya mendengar dari sudut pandang pihak korporasi.

“Itu namanya main sesuka hati saja, tidak bisa begitu,” imbuh Simpei yang sudah mengelilingi Pulau Kalimantan ini dalam berbagai muhibah sebagai utusan MADN beberapa tahun lalu.

Sementara itu pandangan lain datang dari Ambu Naptamis dari Lembaga Dayak Panarung (LDP) yang menganggap kejadian penangkapan aktivis adat Kinipan, Effendi Buhing itu sebagai bentuk arogansi atas masyarakat adat Dayak.

Hutan adat Kinipan itu tidak memerlukan surat pengakuan dari negara yang baru hadir kemudian. Sama saja, seorang anak dilahirkan ibunya, diberikan akta lahir bukan berarti tanpa surat itu lalu hubungan anak dan ibunya tidak ada. Justru surat atau akta itu hanya menyatakan keberadaan hubungan itu bukan menjadi syarat ada atau tidaknya hubungan itu.

DAMANG DAN PRAKTISI HUKUM MERASA ANEH KINIPAN TANPA HUTAN ADAT 2

Pada bagian lain, praktisi hukum Suriansyah Halim pun memandang serupa, bahwa pemerintah daerah seperti terkesan mengabaikan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Hutan Adat yaitu putusan No. 35/PUU-X/2012, di mana MK menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

Jika masyarakat adat mengatakan hutan adat itu ada sejak ratusan tahun dan mereka sudah tinggal di situ lebih dari 10 tahun, itu artinya mereka tidak bisa dipindahkan atau dialihkan dari tempat tinggal mereka itu.

Jika mereka selama ini mencari minum, makan dan kebutuhan pokok lainnya itu dari mana, kalau dikatakan tidak ada hutan adat milik mereka? (CPS/BBU).

One thought on “DAMANG DAN PRAKTISI HUKUM MERASA ANEH KINIPAN TANPA HUTAN ADAT

  1. Aneh sekda kok tdk faham dgn hutan adat? Kalau sekda di lahirkan oleh ibunya lalu sekda anak siapa? Berarti Kalteng bkn dari NKRI?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *