PERUMAHAN TAK LAYAK HUNI JADI PERHATIAN GUBERNUR H.SUGIANTO

oleh -59 views
PERUMAHAN TAK LAYAK HUNI JADI PERHATIAN GUBERNUR H.SUGIANTO 1

Palangka Raya, 21/10/2019 (Dayak News). Perumahan tidak layak huni menjadi perhatian serius bagi Guberbur Kalimantan Tengah (Kalteng) H.Sugianto Sabran.

Melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Kalteng selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2019 ini, gubernur H.Sugianto terus meningkatkan pembangunan rumah menjadi layah huni, serta penataan kawasan permukiman yang ada di Kalteng.

Kepala Dinas (Kadis) Perkimtan Provinsi Kalteng, Ir. Leonard S. Ampung, saat menggelar konfrensi pers diaula Kantor Disperkim Kalteng, mengatakan, ada beberapa keberhasilan kinerja yang sudah dicapai dalam bidang pembangunan perumahan tidak layak huni dan penataan kawasan pemukiman di Kalteng.

“Pembangunan jalan lingkungan, pembangunan drainase diberbagai wilayah, khususnya Kota Palangka Raya. Selain itu juga pembangunan rumah atau rehab rumah masyarakat yang tidak layak huni di seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalteng ini,” kata Leonard S Ampung, di Palangka Raya, Senin (21/10).

Mantan Kadis PUPR Provinsi Kalteng ini juga menambahkan, pencapaian ini dikarenakan respon yang sangat cepat dan dukungan penuh Gubernur Kalteng dalam mempercepat pembangunan infrastruktur masyarakat Kalteng, terutama sekali masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman yang kumuh.

“Untuk pembangunan jalan lingkungan di daerah pemukiman masyarakat, sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 mencapai 37.000 meter. Dan pada tahun 2019 sudah melebihi 96.000 meter yang ada di Provinsi Kalteng ini,” jelasnya.

Kemudian dari segi perumahan atau rehab rumah masyarakat tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dibantu oleh Pemerintah Pusat telah terbangun hingga mencapai 128.174 meter yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalteng.

Selama tiga tahun terakhir ini telah banyak kemajuan dan perkembangan terhadap pembangunan kawasan pemukiman masyarakat.

Untuk peningkatan rumah tidak layak huni, Disperkimtan Provinsi Kalteng hanya melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2018 saja.

“Pada tahun 2019 ini, peningkatan untuk kategori rumah tidak layak huni sebenarnya ada Rp 24 milir, akan tetapi karena adanya rasionalisasi, maka pada akhirnya hal tersebut ditiadakan sehingga rencananya akan dianggarkan pada tahun 2020 mendatang,” pungkasnya. (Dayak News/FUAD/BBU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *