JIKA DIIJINKAN DIPERDAGANGKAN TATA NIAGA KRATOM HARUS DIATUR

oleh -
oleh
JIKA DIIJINKAN DIPERDAGANGKAN TATA NIAGA KRATOM HARUS DIATUR 1

PONTIANAK, 6/11/19 (Dayak News). Bupati Kabupaten Kapuashulu M Nasir mengatakan, selama ini perdagangan atau eksport kratom dari kabupaten Kapuashulu hingga keluar negeri sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama dan sesuai dengan permintaan pasar. Namun dari hasil perdagangan itu, Pemkab Kapuashulu tidak mendapat bagian atau tidak mendapatkan pemasukan apapun.

Hal itu dikatakan Bupati Kabupaten Kapuashulu M Nasir kepada wartawan Rabu (6/10).

Dikatakan, perdagangan kratom dari kabupaten Kapuashulu sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Yaitu puluhan tahun lalu bahkan ratusan tahun lalu.

Pada awalnya, kratom ini diambil warga dari hutan dipedalaman Kapuashulu dan terkesan kurang diminati dan hanya diupayakan oleh sebagian kecil warga. Namun akhir akhir ini kratom ini menjadi “booming” atau viral karena harganya cukup lumayan dan perdagangannya juga diekspor ke Amerika Serikat.

Hingga saat ini ekspor kratom dari Kapuashulu ke AS masih berjalan sesuai dengan permintaan ekspor dan sesuai dengan pasar di AS. Namun dari hasil perdagangan atau ekspor itu, PemKab Kapuashulu tidak menerima hasil dalam bentuk apapun juga.

Selain itu, jumlah kratom yan sudah diekspor juga tidak diketahui secara pasti atau tidak ada datanya. Sebab warga yang melakkukan ekspor dilakukan secara pribadi atau perkelompok mengekspor secara langsung kratom ke AS.

Sekarang ini aturan yang mengatur tentang tata niaga kratom atau diperbolehkan atau tidak masih belum jelas. Sebab masih menunggu hasil penelitian dan harus diteliti secara menyeluruh.

Artinya sekarang ini masih dalam waktu transisi hingga lima tahun ke depan. Artinya kita masih menunggu hingga lima tahun ke depan apakah diperbolehkan atau tidak.

BACA JUGA :  POLRES KOBAR GELAR PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS ANTINARKOBA

Jika nantinya perdagangan atau tata niaga kratom ini diperbolehkan maka tata niaganya harus diatur dengan baik. Sehingga tidak timbul permasalahan dan Pemkab atau pemerintah juga mendapatkan hasil pajak dari perdagangan kratom.

Namun sebaliknya jika kratom tidak diperbolehkan diperjual belikan atau di perdagangkan maka Pemkab akan mencari solusi untuk pemamfaatan lahan kratom. Apakah dengan mengganti tanaman ubi kayu, karet atau tanaman yang cocok dengan lahan kratom.

Selanjutnya jika dampak negative kratom atau permasalahnnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya maka petani juga diharapkan memaklumi secara langsung. Artinya masyarakat harus berhenti menanam kratom atau membudidayakan kratom dengan mengganti tanaman lain.[SOS/BBU].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.