PONTIANAK, 25/9/19 (Dayak News). Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Pontianak mengadakan aksi unjuk rasa damai di kantor DPRD Kalbar, Rabu (25/9/19).
Mahasiswa menuntut dan menolak pengesahan RUUKUHP dan adanya perbaikan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menolak UU KPK yang baru disahkan.
Samsul salah seorang mahasiswa saat mengadakan aksi unjuk rasa damai ini kepada wartawan, Rabu (25/9/19 ) mengatakan, mahasiswa mengadakan aksi unjuk rasa karena adanya keprihatian terhadap kinerja DPR.
Mahasiswa menuntut agar DPR dapat merevisi UU KPK dan menolak pengesahan RUUKUHP.
Selama ini terkesan, UU KPK telah melemahkan KPK dan akibatnya dalam pemberantasan korupsi KPK tidak bisa berbuat banyak. Padahal seharusnya KPK harus diperkuat sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia dapat lebih baik lagi.
Selain itu mahasiswa juga menuntut untuk menolak UU KPK yang baru disahkan oleh DPR RI bersama Presiden. Menolak pengesahan RUKUHP dan RUU Pertanahan dan RUU P-KS dan menunut untuk mengusut tuntas pelaku Karhutla.
Mahasiswa juga menunut aparat untuk menghentikan tindakan refresif terhadap aktivis dan masyarakat serta menindak oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan refresif.
Selanjutnya menghimbau kepada masyarakat agar terus bergerak memberikan dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Mendesak Presiden Jokowi untuk bijak dan tegas dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Artinya harus menyelesaikan persoalan dengan tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tetap mengedepankan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesehateraan masyarakat.[Dayak News/SOS/BBU].
