DPD LSM FAKTA : PERLU KESERIUSAN DALAM MEMERANGI PEMBALAKAN LIAR DI KALTIM

oleh -52 views

KUTAI BARAT, 18/2/2020 (DAYAK NEWS). Menyikapi pembalakan liar yang terus terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Akuntabilitas dan Transparansi (DPD LSM Fakta), menghimbau bahwa perlunya keseriusan pemerintah dan instansi terkait dalam memerangi pembalakan liar.

DPD LSM Fakta akan terus melakukan pemantauan dan tidak segan melaporkan langsung kepada pihak berwenang, terutama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sebagai upaya memberantas praktik pembalakan liar di Kubar dan Kaltim.

Ketua Umum LSM Fakta,Hertin Armansyah menyayangkan hal semacam ini terus terjadi di Kaltim, khusus nya Kabupaten Kubar. Sebenarnya regulasi terkait pengamanan hutan sudah cukup, salah satu contohnya, Permen LHK Nomor P 15/MenLHK-Setjen/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, ucapnya.

“Pada dasarnya, untuk menagkap langsung pelaku tidak mudah. Mereka selalu mencari celah,” tutur Hertin, Jumat (14/02/20).

“Hertin mengatakan, DPD LSM Fakta akan terus bekerja membantu aparat penegak hukum terkait kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan, jika ada yang melanggar, kita terus memberikan dorongan dan dukungan penuh kepada pemerintah, agar bisa mengambil tindak kan tegas,” ujarnya.

Hutan di Kubar memang tak pernah lepas dari ancaman pembalakan. Meski sudah diatur dalam undang-undang dengan ancaman pidana, bisnis terlarang itu masih ada, ungkap Hertin.

Sementara itu menurut Sekretaris DPD LSM Fakta Bancun, jika selama ini praktek illegal logging terus menghantui Kubar khususnya, bahkan secara Kaltim pada umumnya. Itu dikarenakan ada dua hal besar yang melatarinya, yaitu Pengawasan dan Penegakan Hukum yang tidak sistemik dan konsisten.

Ketua DPD LSM Fakta Hertin Armansyah

Dijelaskan Bancun, penegakkan hukum terhadap illegal logging itu ibarat menyembuhkan (terapi) penyakit kronis yang sudah menahun. Diperlukan tindakan komprehensif, sistematis, dan kerja sama antara aparatur dan masyarakat secara maksinal.

BACA JUGA :  PULUHAN WARTAWAN YANG TERGABUNG DI AJK LAPORKAN OKNUM WARGANET KE POLRES KUBAR, AKIBAT LECEHKAN PROFESI JURNALIS

“Kita tahu, kebutuhan kayu terus meningkat sesuai perkembangan penduduk dan kebutuhan, harga kayu yang relatif murah adalah hasil curian. Ini akan menjadi faktor pendorong (driving force) tindakan pembalakan yang harus dicarikan solusinya, terutama sistem tata niaga,” bebernya.

Masalah berikutnya adalah lemahnya pengawasan. Kita dari LSM Fakta berupaya mendorong pemerintah melakukan review perizinan, baik KLHK sebagai penerbit izin dan yang memiliki kewenangan atas kawasan hutan maupun pemerintah daerah dalam hal pengawasan.

“Ini langkah strategis mengembalikan kewibawaan negara atas penguasaan hutan yang sejak lama dikuasai korporasi besar. Faktanya penguasaan ini menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat yang tinggal di dalam hutan maupun di sekitar kawasan,” jelasnya.

“Illegal logging merupakan pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf e UU 41/1999, diatur di pasal 78 ayat (5), dengan sanksi pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar Rupiah. “Menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin, masuk kategori pelanggaran tersebut. Jatuhnya pidana,” terang Bancun.

Selanjutnya, bisnis ini masih eksis dikarenakan ada rangkaian kejadian berulang berdasarkan beberapa variabel, dari hulu hingga hilir. Di hulu, ada problem konsistensi penegakan hukum yang lemah dan sistem pengawasan juga sangat lemah. Penanganan kasus-kasus juga cenderung tertutup dan tidak transparan, sehingga masyarakat sulit melakukan pengawasan secara eksternal.

“Sementara di hilir, peradilan selama ini menjatuhkan vonis rendah kepada pelaku. Akibatnya, tidak membuat pelaku jera,” pungkas Sekretaris DPD LSM Fakta.(JHY/BBU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *