LSM FAKTA KUBAR DUGA ADA OKNUM PETINGGI TAK TRANSPARAN PENGELOLAAN DD

oleh -614 views
LSM FAKTA KUBAR DUGA ADA OKNUM PETINGGI TAK TRANSPARAN PENGELOLAAN DD 1
KETUA - Hertin Armansyah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat “Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kutai Barat.

KUTAI BARAT, 30/1/2020 ( DAYAK NEWS ).Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi Desa atau Kampung dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa/Kampung.

Menyikapi laporan realisasi penggunaan DD di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang diduga Fiktif, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Akuntabilitas dan Transparansi Kubar (DPD LSM Fakta Kubar) angkat bicara.

Menurut Ketua DPD LSM Fakta Kubar, Hertin Armansyah, masih ada oknum Petinggi yang tidak transparan terhadap penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Kita ketahui ADD yang diberikan langsung oleh Pemerintah ke rekening desa, dengan tujuan untuk kemajuan desa atau kampung tersebut.

Hertin mengatakan, salah satu contoh atau bukti seorang Kepala Desa/Petinggi, kalau mau bicara jujur dalam membangun maka dia wajib memajangkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Tujuannya, agar semua masyarakat tahu apa saja yang dibangun dan akan dibelanjakan, berikut harga satuannya dan itu wajib, karena DD tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Desa/Kampung.

“DD bukan untuk kepala Desa/Petinggi dan perangkatnya, karena mereka sudah digaji untuk bekerja,” ungkap Hertin, di ruang kerjanya Rabu (29/1).

“Ketua DPD LSM Fakta juga berharap peran aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan DD,” ujar Hertin.

“DD itu hak masyarakat bukan hak Kepala Desa atau Petinggi. Apabila ada Petinggi yang tidak mau transfaran maka wajib masyarakat beramai-ramai mempertanyakannya”.

Maka oleh itu, di jaman era serba modern sekarang ini, peran aktif masyarakat dituntut untuk berani menyampaikan aspirasinya. Dan berani mengatakan mana yang haknya serta mana yang hak Petinggi.

“Hak Petinggi dalam Anggaran DD itu hanya sebatas gaji, dan uang DD itu adalah hak masyarakat,” tegas Hertin.

Dalam RAB bangunan itu ada mutu dan kualitas bangunan, maka masyarakat berkewajiban untuk mengontrol penggunaan DD, terutama mutu dan kualitas bangunan, harus sesuai dengan pesan dari Kementerian Desa (Kemendes).

“Dikhawatirkan bangunan-bangunan tersebut baru beberapa bulan saja sudah rusak, jika mutu dan kualitasnya tidak sesuai,” tambahnya

“Di Kubar, banyak sekali yang kami temukan tentang penyalahgunaan ADD, salah satunya adalah dugaan belanjaan fiktif, misalnya belanja material dan bantuan dari pihak perusahaan, tapi justru dimasukan ke belanja kampung dan dimasukan dalam laporan realisasi DD,” ungkap Hertin.

DPD LSM Fakta akan terus memantau dan berperan aktif serta melakukan kontrol secara ketat sesuai fungsi kami. Dan ini dapat kami pastikan bahwa ada sejumlah oknum Kepala Desa/Petinggi di Kubar yang diduga melakukan penyelewengan DD.

Petinggi yang baik pastinya memajang RAB bangunan dan mendukung sepenuhnya program kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, tandas Hertin.

Secara terpisah, Bancun selaku Sekretaris DPD LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kubar mengatakan bahwa, Dana Desa (DD) yang digelontorkan dari Pusat ke Daerah, harusnya berdampak positif bagi masyarakat, tegasnya.

LSM FAKTA KUBAR DUGA ADA OKNUM PETINGGI TAK TRANSPARAN PENGELOLAAN DD 2
Bancun, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat “Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kutai Barat

“Salah satu contohnya, tahun 2017 dan 2018, rata-rata per Kampung terima dana desa pada kisaran angka Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”.

“Ditambah lagi Alokasi Dana Kampung (ADK) rata-rata per Kampung sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)”.

Jadi total ADD dan ADK yang diterima Kampung setiap tahun nya ialah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), ucap Bancun.

Untuk kita ketahui bersama, DD yang sudah masuk ke Kabupaten Kubar dan tersebar ke 190 Kampung, nilainya pun sangat besar. Kita berharap besarnya Dana Desa (DD) tersebut dapat membawa dampak positif. (JHY/BBU).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *