CABANG KEJARI KAPUAS DI PALINGKAU SIAP EKSEKUSI MANTAN KADES DADAHUP

oleh -
CABANG KEJARI KAPUAS DI PALINGKAU SIAP EKSEKUSI MANTAN KADES DADAHUP 1
Kepala Cabang Kejari Kapuas di Palingkau Teguh F Wahyudi.

Palangka Raya (Dayak News) – Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas di Palingkau segera melakukan eksekusi terhadap mantan Kepala Desa (Kades) Dadahup berinisial GS. Pejabat desa tersebut terjerat hukum atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat setempat yang melakukan pengurusan Surat Pernyataan Tanah (SPT).

Rencana eksekusi terhadap GS tersebut disampaikan Kepala Cabang Kejari Kapuas di Palingkau Teguh F Wahyudi melalui siaran pers yang disampaikan ke redaksi Dayak News, Senin (6/2/2023).

Teguh memaparkan, eksekusi ini dapat dilakukan setelah upaya hukum kasasi yang dilakukan penuntut umum dikabulkan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Kasasi ke MA ini diajukan setelah GS lepas dari jeratan hukum pada penuntutan sebelumnya melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tanggal 7 Juni 2022.

Dijelaskannya, perkara hukum yang diduga dilakukan GS terjadi pada rentang waktu 2018 hingga 2021. Saat itu, GS selaku Kades Dadahup mengenakan pungli sebesar Rp 500 ribu kepada masyarakat yang mengajukan pembuatan SPT lahan pekarangan. Sedangkan bagi waga yang mengajukan SPT untuk lahan usaha dikenakan pungli sebesar Rp 750 ribu.

“Sehingga total keseluruhan pungli tersebut sebesar Rp 253.250.000,-,” sebut Teguh.

Dia melanjutkan, setelah GS dtetapkan sebagai terdakwa dan dikabulkannya kasasi ke MA, maka Cabang Kejari Kapuas di Palingkau akan melakukan eksekusi berupa perintah penahanan terhadap yang bersangkutan.

Kemudian, Cabang Kejari Kapuas di Palingkau menetapkan barang bukti berupa dokumen dikembalikan kepada yang berhak, dan barang bukti berupa uang tunai Rp 18.150.000,- hasil pungutan desa yang diperuntukkan Pendapatan Asli Desa dirampas untuk Negara.

BACA JUGA :  KPK CEGAH KORUPSI CALON KEPALA DAERAH DI KALTENG

Pada perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-unddang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah memberikan putusan yang adil di masyarakat,” sebut Teguh. (rob/din)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.