Pansus I DPRD Kabupaten Kapuas Monitoring Raperda Bangunan Gedung di Beberapa Desa

oleh -
oleh
Pansus I DPRD Kabupaten Kapuas Monitoring Raperda Bangunan Gedung di Beberapa Desa 3

Kuala Kapuas (Dayak News) – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Kapuas yang dipimpin oleh H. Ahmad Zahidi, S.Ag., SH., MH., bersama anggota Pansus, melakukan monitoring terkait Raperda Kabupaten Kapuas tentang Bangunan Gedung. Kegiatan ini dilakukan di beberapa desa, termasuk Desa Palampai, Desa Terusan Raya Barat, Desa Cemara Labat, Desa Terusan Karya, Desa Batanjung, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Danau Rawah, Desa Tumbang Muroi, dan Desa Petak Puti.

Dalam kunjungannya, Ketua Pansus I H. Ahmad Zahidi menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk menyelesaikan Perda tentang Bangunan dan Gedung yang merupakan peralihan dari Perda IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi Perda PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Ahmad Zahidi menyebutkan bahwa Perda ini diharapkan segera disahkan mengingat pentingnya payung hukum bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.

Pansus I DPRD Kabupaten Kapuas Monitoring Raperda Bangunan Gedung di Beberapa Desa 4

“Dalam waktu dekat, mungkin bulan ini juga, Raperda ini akan segera kita sahkan menjadi Perda,” kata Ahmad Zahidi.

Hasil dari monitoring ini menghasilkan lima kesimpulan utama terkait Raperda PBG:

  1. Pengajuan PBG Secara Online: Jika sebelumnya pengajuan IMB dilakukan secara manual melalui kelurahan atau kecamatan, nantinya pengajuan PBG dilakukan secara elektronik atau online.
  2. Pembayaran Retribusi Melalui Perbankan: Pembayaran retribusi PBG nantinya akan dilakukan melalui perbankan, memudahkan masyarakat dalam proses pembayaran.
  3. Kajian Tim Ahli untuk Bangunan di Atas 200m²: Untuk bangunan gedung dengan luas 200m² ke atas, diperlukan kajian dari Tim Ahli PUPR. Kajian ini diberikan waktu 45 hari agar tidak menghambat pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konstruksi bangunan yang miring atau tidak sesuai standar.
  4. Persetujuan Kajian PUPR untuk Bangunan di Bawah 200m²: Bangunan dengan luas kurang dari 200m² cukup mendapatkan persetujuan kajian dari PUPR tanpa biaya tambahan. Rata-rata bangunan di wilayah Kabupaten Kapuas berukuran 150m², sehingga masyarakat dapat membangun dengan biaya yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih teliti.
  5. Nilai Waktu dan Ekonomi: Aspek manfaat dari Perda ini adalah adanya nilai waktu dan nilai ekonomi. Proses yang lebih transparan dan bebas dari praktek percaloan membuat masyarakat dapat mengurus persetujuan bangunan dengan lebih mudah dan efisien.
BACA JUGA :  COVID-19, LEGISLATOR KAPUAS BAGI SEMBAKO

“Kami berharap dengan adanya Perda ini, masyarakat dapat merasakan manfaat yang signifikan dalam proses pembangunan gedung, baik dari segi waktu maupun ekonomi. Semoga Perda ini segera disahkan dan dapat segera diterapkan,” tutup Ahmad Zahidi.

Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Kapuas dapat segera memanfaatkan Perda ini untuk mendukung pembangunan yang lebih baik dan tertib hukum. (Rob/Ist)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.