PEMKAB KAPUAS SAMPAIKAN LKPJ PADA RAPAT PARIPURNA DPRD

oleh -10 views
PEMKAB KAPUAS SAMPAIKAN LKPJ PADA RAPAT PARIPURNA DPRD 1
Wakil Bupati Kapuas, H.M. Nafiah Ibnor. MM saat menyerahkan Naskah Laporan Keterangan Pertanggung jawaban(LKPJ) Tahun Anggara 2020 Kepada Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Kapuas Evan Rahman Saputra pada rapat Paripurna yang di gelar, Jumaat(26/3/2021).

Dayak News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui Wakil Bupati Kapuas Drs. H. M. Nafiah Ibnor menyerahkan Naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 kepada Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas Evan Rahman Saputra pada Rapat Paripurna yang digelar, Jumat (26/3/2021) pagi.

Dalam pidato tertulis Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kapuas menyampaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, hal ini pun dipertegas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“LKPJ Tahun Anggaran 2020 ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, utamanya menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, yang selanjutnya akan dibahas secara internal oleh DPRD, dan hasil dari pembahasan tersebut berupa keputusan DPRD perihal rekomendasi dan catatan atas LKPJ kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun berikutnya,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan nomor 117/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), menuntut daerah dapat menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dan merasionalisasikan belanja dari komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal paling sedikit sebesar 50 persen pada setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas.

Demikian juga untuk pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perkonomian nasional.

Beberapa penyesuaian yang sudah dilakukan diantaranya penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020, penyesuaian belanja daerah, pendanaan belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi agar dunia usaha tetap hidup.

“Kita patut memberikan apresiasi atas kerja sama, gotong royong, seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dokter, tenaga kesehatan, Satgas Covid-19, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kabupaten Kapuas ini. Semangat gotong royong inilah yang telah membuat kita mampu menghadapi Covid-19 hingga saat ini,” kata Ben Brahim dalam sambutan tertulisnya.

Pada kesempatan itu pula, ia menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas, rekan-rekan unsur Forkopimda, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, TNI/Polri, seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Kapuas, Orsospol, Ormas dan LSM, Pers, generasi muda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kapuas sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas pada tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik.

“Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2020 yang diajukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kapuas ini, masih banyak kekurangannya. Untuk itu mohon agar mendapat masukan dan sumbang saran dalam bentuk rekomendasi dan catatan guna perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang,” pungkasnya. (Rob/Den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *