RAPAT MUSRENBANG KABUPATEN KAPUAS TERKAIT SINKRONISASI ANGGARAN PROVINSI KALTENG

oleh -10 views
RAPAT MUSRENBANG KABUPATEN KAPUAS TERKAIT SINKRONISASI ANGGARAN PROVINSI KALTENG 1

Kuala Kapuas (Dayak News) -Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang),Kabupaten Kapuas dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait sinkronisasi anggaran untuk penunjang kegiatan program pembangunan.

Rapat yang berlangsung di aula Bappeda dibuka oleh Wakil Bupati Kapuas H M Nafkah Ibnor.MM., yang di hadiri Sekertaris Daerah Drs Septedy,M.Si, serta kepala OPD Kabupaten Kapuas dan DPRD Kabupaten Kapuas serta Kepala Bappeda Litbank Pemprov Kalteng dan Kepala BPS.

Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy saat dikonfirmasi mengatakan,tujuan pelaksanaan kegiatan dimana mengsingkronkan kegiatan Pemerintah Kabupaten dengan anggaran yang tersedia di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kita menyampaikan program kerja Pemkab Kapuas untuk disinkronkan dengan anggaran yang tersedia di Pemprov Kalteng,” ucapan Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy usai rapat,Rabu(31/3/2021).

RAPAT MUSRENBANG KABUPATEN KAPUAS TERKAIT SINKRONISASI ANGGARAN PROVINSI KALTENG 2
Drs Septedy,M.Si

Septedy menyampaikan, juga disampaikan pemaparan dari Kepala Bada Pusat Statistik (BPS), terkait indikator makro pembangunan di Kabupaten Kapuas. Sehingga menjadi acuan dan pedoman bagi Pemkab Kapuas untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), dan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat,MM,MT., dan Wakil Bupati Kapuas Dr H M Nafiah,MM.

“Laporan Dari Kepala BPS akan menjadi pedoman kita yang diselesaikan dengan perkembangan Makro di Kabupaten Kapuas untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas,”imbuhnya.

Dia menambahkan, sebagain besar lebih pada pertanyaan dan diskusi terkait dukungan anggaran dari Pemprov Kalteng untuk mendukung program kerja di Kabupaten Kapuas dan pertanyaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial,BPKAD dan Dinas PUPR-PKP terkait pengelolaan anggaran.

” Perlu kejelasan dari Pemprov Kalteng untuk penggunaan anggaran di Dinas Sosial dan Dinas PU serta BPKAD terkait pengelolaan dan penyaluran anggaran,”tutupnya. (Rob/Den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *