Kasongan (Dayak News) – Ternyata ada perbedaan signifikan antara Hutan Desa dan Hutan Adat, sebagaimana dipaparkan pemateri dalam acara yang digagas.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan yang menggelar acara sosialisasi, Penguatan dan Pendampingan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Katingan, bertempat di Aula Bappelitbang Kasongan, Senin (6/8 2024). Acara itu dibuka langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yobie Sandra dengan mendatangkan nara sumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nampak hadir dalam acara tersebut, camat, damang dan kepala desa serta beberapa lembaga swadaya masyarakat.
Sebagaimana diketahui, kelembagaan masyarakat adat di Kabupaten berjuluk Penyang Hinje Simpei ini masih lemah dan perlu penguatan baik secara personil dan kelembagaan.
“Kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan Masyarakat Hukum Adat masih kurang. Padahal manfaatnya sangat banyak,” Ungkap Asnita Widodo dalam materi yang dipaparkannya.
Menurut dia, terdapat perbedaan mendasar antara Hutan Desa dan Hutan Adat, dimana hutan adat menjadi bagian daripada hukum adat.
Pemerintah akan mengupayakan berbagai persolaan yang menyangkut pengelolaan hutan melalui hukum adat.
“Kalau penggelolaan hutan desa aturanya sesuai dengan hukum positif, sementara untuk hutan adat lebih mengedepankan hukum adat,” jelasnya.
Untu itu, dirinya pun sangat mengharapkan masyarakat desa yang hidup di sekitar hutan dapat mengajukan kelembagaan masyarakat hukum adat didesanya. Dikatakannya, masa berlaku ijin pengelolaan hutan hukum adat tak terbatas, berbeda dengan hutan desa.
“Selama masih ada masyarakat hukum adat di suatu wilayah, maka ijin pengelolaan hutan adat tetap berlaku, berbeda dengan hutan desa ada tenggat waktu,” pungkasnya. (Dan)
