RUDI HARTONO SOROTI KETERLAMBATAN LPPD

oleh -
oleh
RUDI HARTONO SOROTI KETERLAMBATAN LPPD 1
Rudi Hartono (kiri)

Kasongan, (Dayak News)– Keterlambatan dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) mendapat kritik tajam dari Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Rudi Hartono. Semestinya LPPD disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Tapi hingga kini banyak Pemerintahan Desa belum menyampaikan laporan tersebut.

Menurutnya keterlambatan itu dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dimana APBD bakalan tertunda pengesahannya.

“Selain LPPD, Pemerintah kabupaten Katingan diminta tegas menyikapi keterlambatan APBDes, ini semua bisa mengganggu keuangan daerah. Nanti gara-gara ini kita lambat mengesahkan APBD dan menerima sanksi,” ucap Rudi Hartono, Sabtu, (12/2).

Sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, LPPD wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Laporan itu wajib disampaikan, bukan saja sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Namun juga melalui dokumen LPPD sebagai refleksi dari bobot pencapaian kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran.

“Kita tidak ingin keterlambatan mengganggu roda pemerintahan terutama di bidang keuangan, masalah ini juga dapat membuat BPK menggap kita tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” tandasnya

.Politisi Golkar itu berharap pemerintah kabupaten melalui Camat bisa melakukan tindakan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

“LPPD dan APBDes itu harus disampaikan sebelum berakhir tahun anggaran, jangan sampai karena keterlambatan itu tadi kita ditegur BPK yang bisa mengakibatkan anggaran dipotong pemerintah pusat,” pungkasnya. (Dan)

BACA JUGA :  BUPATI KATINGAN HADIRI SERTIJAB KEPALA DINAS P2T SEKALIGUS TINJAU BALAI LATIHAN KERJA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.