IDI Usulkan Sentralisasi Penempatan Dokter untuk Pemerataan Layanan Kesehatan

oleh -
oleh
IDI Usulkan Sentralisasi Penempatan Dokter untuk Pemerataan Layanan Kesehatan 1
foto istimewa

Jakarta (Dayak News) – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Adib Khumaidi, mengusulkan agar penempatan dokter di berbagai wilayah Indonesia dikendalikan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini dapat mengatasi masalah pemerataan tenaga medis yang selama ini menjadi tantangan besar.

“Saya lebih mendukung pendekatan sentralisasi, di mana penempatan dokter dan insentifnya dikelola langsung oleh pusat. Jika diserahkan kepada daerah atau kepada individu dokter untuk memilih lokasi tugas, potensi masalah yang sama akan terus berulang,” ujarnya dalam keterangan pers beberapa waktu lalu.

Sentralisasi untuk Kepastian Karier dan Insentif

Adib menjelaskan bahwa penempatan dokter melalui mekanisme pusat akan memberikan kepastian karier serta jaminan insentif yang lebih jelas bagi para tenaga kesehatan. Selama ini, sejumlah daerah menghadapi kendala dalam menarik tenaga medis akibat minimnya dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah.

“Penempatan tingkat nasional perlu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara daerah dapat berperan sebagai pendukung. Dengan model ini, tenaga medis akan mendapatkan daya dukung yang lebih baik,” tegas Adib.

Saat ini, Indonesia mencetak sekitar 12.000 dokter umum baru setiap tahun. Namun, distribusinya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan 70% dokter berada di wilayah tersebut. Ketimpangan ini menyebabkan daerah-daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan beberapa wilayah di Sulawesi masih kekurangan tenaga medis.

Pemetaaan Kebutuhan Dokter

IDI merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah masing-masing. Data ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengisi kekurangan dokter di daerah-daerah terpencil dan terluar.

“Kita dorong daerah untuk berkontribusi dalam pemetaan kebutuhan tenaga medis. Pemerintah pusat dapat membantu menutupi kekurangan dengan menempatkan dokter berdasarkan data tersebut,” jelas Adib.

Dukungan Pendidikan dan Insentif

Adib juga mendukung inisiatif Kementerian Kesehatan dalam memberikan beasiswa pendidikan kedokteran. Ia mengusulkan agar para penerima beasiswa tersebut diwajibkan bertugas di daerah asal mereka setelah lulus.

“Kami sangat mendukung pendidikan spesialis gratis, dengan tambahan insentif bagi lulusannya. Jika ini dilakukan bersamaan dengan pemetaan wilayah kebutuhan dokter, maka kekurangan tenaga medis di berbagai daerah bisa segera teratasi,” tambahnya.

Fokus Daerah Tertinggal

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus dalam upaya pemerataan dokter adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. IDI berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan ini.

Dengan pendekatan sentralisasi penempatan dokter, diharapkan layanan kesehatan dapat merata di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.