ENAM FRAKSI SAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA APBD TAHUN ANGGARAN 2019

oleh -14 views

Pangkalan Bun 30/62020 (Dayak News). Sejumlah 6 (enam) Fraksi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan Pemandangan Umum (PU) pada rapat paripurna Ke 8 Masa Sidang III Tahun 2020 Senin 30 Juni 2020.

Enam fraksi tersebut adalah Fraksi Golkar,Fraksi PDIP, Fraksi Gerendra , Fraksi Nasdam , Fraksi Demokrasi Karya Bangsa ,dan Fraksi PAN -PKS pada prinsinys sepakat dan menerima utk dibahas lebih lanjut berdasarkan tahapan dan mekanisme yg telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku .

Kotawaringin Barat (Kobar) mendapat Opini Wajar Tampa pengeculian (WTP) bersama 13 Kabupaten lainya di Provinsi Kalteng pada tanggal 20 Mei 2020. Opini WTP ini merupakan perwujudan Good Governance dan Clean Governance sebagai wujud komeitmen.

Tekat dan semangat kerja sama. Kerja keras dari seluruh Anggota DPRD, SKPD dan petunjuk arahan dari jajaran BKP RI perwakilan Kalimantan Tengah sehingga kita dapat mempertahan kan Opini Wajar Tampa pengecualian ( WTP) .

Terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah yg di sampaikan telah sesuai dgn PP No 71 tahun 2010 tentang standar Akutansi Pemerintah, terdiri dari 7 ( tujuan ) jenis laporan yaitu : Laporan Realistis Anggaran , Laporan Arus Kas, laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Pperubahan Ekuintas, Neraca Serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Rancangan APBD juga sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat. Strategi dan program pembangunan kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam rancangan APBD saat ini tentu saja mendasarkan pada RPJMD kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2020.

Dokumen perencanaan tersebut merupakan komitmen dan janji Pemda Kobar kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang nyata. Berdasarkan dokumen tersebut, kita akan mengukur sejauh mana kinerja pemerintahan menghasilkan output, outcome, benefit, dan impact bagi kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA :  Rp 10 M MENGHADANG PEMUDA KURIR SABU KOBAR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen publik yang menjadi instrumen penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif dan akuntabel.

Hal ini bisa difahami karena di dalam APBD terdapat perencanaan menyangkut pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yang diasumsikan secara terukur selama setahun. Di dalam APBD juga tercermin bagaimana Pemerintah Daerah memberikan pelayanan paling konkret yang menunjukkan prioritas serta arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. (AR/Den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *