Pembangunan Jembatan Type Box Culvert Bikin Kecewa, Masyarakat Tatas dan Bungur Bangun Jalan Alternatif

oleh -
oleh
Pembangunan Jembatan Type Box Culvert Bikin Kecewa, Masyarakat Tatas dan Bungur Bangun Jalan Alternatif 3

Pangkalan Bun (Dayak News) – Warga RT 26 dan RT 27 di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), terpaksa membangun jalan alternatif secara mandiri, Sabtu (19/10/2024).

Pekerjaan yang dilakukan gotong royong oleh masyarakat di Tatas dan Bungur merupakan sebagai respons terhadap tidak adanya jalan alternatif untuk warga sekitar yang menggunakan kendaraan roda empat dan lambatnya penyelesaian proyek jembatan Sungai Tatas oleh kontraktor.

Pembangunan Jembatan Type Box Culvert Bikin Kecewa, Masyarakat Tatas dan Bungur Bangun Jalan Alternatif 4
Pengasuh Atau Pimpinan Pesantren Dar Ar Raudah, Habib Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban.

Pembangunan jembatan box culvert yang dikerjakan oleh CV. CTA  itu dibangun tidak disertai dengan jalan alternatif, sehingga mengakibatkan akses jalan utama terputus, termasuk jalur yang biasa digunakan oleh santri Pesantren Dar Ar-Raudhah.

Tanpa jalur alternatif resmi dari pemerintah, warga terpaksa mengumpulkan dana dan tenaga untuk membangun jembatan darurat.

Pembangunan Jembatan Type Box Culvert Bikin Kecewa, Masyarakat Tatas dan Bungur Bangun Jalan Alternatif 5

Pengasuh pesantren, Habib Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ini.

“Akses bagi wali santri sangat penting, apalagi santri adalah aset bangsa. Namun, sampai saat ini tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terkait terputusnya jalan utama,” ungkap Habib Muhammad.

Kekecewaan juga datang dari warga setempat yang merasa terabaikan oleh pemerintah dan kontraktor. Minimnya transparansi dalam proyek ini serta tidak adanya jalur alternatif selama proses pembangunan berlangsung memperparah situasi. Bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kobar dinilai belum cukup memadai.

Habib Muhammad menegaskan bahwa pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam menyediakan jalur alternatif sebelum memulai proyek yang memutus akses utama.

“Warga tidak seharusnya menjadi pihak yang menyelesaikan masalah ini sendiri,” tegasnya.

Warga berharap agar pemerintah dapat lebih tanggap dan bertindak proaktif dalam memastikan kelancaran aksesibilitas masyarakat selama proyek pembangunan infrastruktur berlangsung.(YPN/GST).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.