KPK KEMBANGKAN PENYIDIKAN KKN BUPATI KOTIM

oleh -224 views

Jakarta, 22/8/19 (Dayak News). Pertanyaan dikalangan masyarakat tentang kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Bubapti Kotawarin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) Supian Hadi (SH) yang sempat disiarkan dan dilansir sejumlah media sebagai tersangka kasus Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan hilang ditelan bumi, namun kini mulai terjawab lagi.

Dullah, salah seorang warga Sampit, Kotim mengatakan kepada Dayak News Online, Kamis (22/8/19 mengatakan, kini kepercayaan kepada KPK tumbuh lagi dari masyarakat yang semula sempat dikira masuk “angin”.

Hal itu setelah muncul lagi dipemberitaan media, tentang adanya KPK terus mendalami penyidikan kasus KKN yang dilakukan oleh Bupati Kotim SH.

“Memang aneh, banyak kita ikuti kasus ditangani KPK bila sudah dijadikan tersangka, langsung ada ketegasan agar tidak ada peluang menghilangkan barang bukti.Tapi khusus untuk kasus Bupati Kotim, dia terlihat tidak terusik dan menjalankan tugas sebagai Bupati seperti biasa saja.Malah akhir- akhir ini namanya dimunculkan masuk dalam figur calon Wakil Gubernur Kalteng yang mulai dibuka pendaftaran bulan September 2019 mendatang,” katanya dengan nada bertanya.

Dikatakan, sebagaimana pemberitaan beberapa media online kini melansir KPK menggeledah rumah di Tanjungpinang, Kepri dalam proses penyidikan kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Kotim, Kalteng, dengan tersangka Bupati Kotim SH.

Sebagaimana diberitakan, Tim KPK yang dibeberkan jurubicaranya, Febri telah menggeledah sebuah rumah di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Tanjungpinang.

KPK telah mengamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT Fajar Mentaya Abadi.

Baca juga: Bupati Kotim ditetapkan sebagai tersangka korupsi penerbitan IUP

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan SHsebagai tersangka pada 1 Februari 2019 lalu sebagai tersangka.Dalam kasus ini, diduga tersangka SH menerbitkan Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 1.671 hektare kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan.

BACA JUGA :  INTERNASIONAL TUMBANG ANOI 2019 MURNI SWADAYA DAYAK

Padahal SH mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan seperti izin lingkungan/AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap.

Diduga kerugian keuangan negara pada perkara ini sekitar Rp5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.(Dayak News/PR/AS/BBU).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *