Blitar,(Dayak News) – Hari ini (27/09/2021),Petugas Agraria dan Tata Ruang (ATR)-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar mulai melaksanakan pengukuran dan pematokan bidang- bidang tanah redistribusi di Dusun Karangnongko,Desa Modangan, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
Pelaksanaan pengukuran hari pertama di lahan bekas tanah HGU PT.Veteran Sri Dewi hari ini di pantau langsung oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Blitar,Dadang M Fuad SH beserta jajarannya.
Nampak turut berada di lapangan yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Adi Andaka dan juga Camat Nglegok, Bambang Setiaji.
Pantauan dayaknews.com, jalanya proses pengukuran dan pemasangan patok di laksanakan oleh petugas ukur bersama kelompok masyarakat (pokmas) serta perangkat Desa. Kegiatan tersebut di awali di blok pemukiman warga.
Ketua Kelompok Masyarakat (pokmas) Hadi Sucipto mengatakan, pengukuran dan pemasangan patok di bidang-bidang tanah petani penggarap hari ini di lakukan oleh 2 kelompok atau 2 tim,”untuk hari pertama ini kita lakukan pemasangan patok dengan petugas ukur yang kita bagi menjadi dua tim atau dua kelompok. ini kita sesuaikan dengan jumlah petugas yang ada saat ini. Nah..untuk besok biar lebih cepat kita akan buat empat tim atau empat kelompok petugas ukur”,terangnya.
Diketahui, pemasangan patok dan pengukuran bidang-bidang tanah yang di mulai pukul 09.30 dan di rencanakan hingga pukul 17.00 Wib, tampak berjalan lancar. itu tak lepas dari Pengawalan petugas dari Polres Blitar Kota pada jalanya proses pengukuran serta kekompakan masyarakat setempat yang juga sebagai penerima manfaat.
Nampak antusias, warga bergabung bergotong-royong bekerja bersama dengan Pokmas dan Petugas Ukur untuk mensukseskan jalanya redistribusi tanah tersebut.
Sementara, ditemui disela kunjungan kerjanya, Kepala BPN Kabupaten Blitar Dadang M Fuad SH mengatakan bahwa program redistribusi tanah adalah program Pemerintah Joko Widodo, dikatakanya jika pelaksanaannya redistribusi ini harus segera dan cepat, “setelah perjalanan panjang, saatnya program ini segera kita realisasikan.
“Ini program Pemerintah Joko Widodo, harus selesai secepatnyanya.Target kita selesai di tahun 2021 ini”,ujar Dadang.
Di singgung mengenai adanya pihak- pihak yang menghambat program Redist, ia mengatakan itu bukan hambatan bagi petugas untuk tetap menyelesaikan program,”ia, memang ada yang mencoba menghambat langkah kita,namun hambatan tersebut bukanlah menjadi penghambat bagi kita dalam melaksanakan program Pemerintah ini, kita harus segera selesaikan, sebab program redistribusi tanah memang bertujuan untuk menyelesaikan problem sengketa lahan yang bekepanjangan”.tegas Dadang.
Sebagai Ketua Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA), Dadang juga menyampaikan jika program redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari Reforma Agraria. Tujuanya adalah memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata.
Hal senada juga di sampaikan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) Budi Handoyo.
Budi menguraikan bahwa tanah karangnongko merupakan tanah prioritas, artinya siap untuk di redistribusikan di tahun ini.”di tahun ini lahan Karangnongko memang siap untuk di distribusikan.
Ini merupakan kerja ideal. Karena memang untuk melakukan redistribusi tanah perlu di sinkronkan dengan penyelesaian sengketa dan konflik. Dan sejatinya Reforma Agraria merupakan usaha Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan rakyat itu sendiri “. Urai Budi. (D.Arm)
