Oleh: Christian Sidenden, Redaktur Senior Dayak News
Beredar dari kanal TikTok Forum Keadilan bahwa Idrus Marham dukung Bahlil Lahadalia jadi Ketua Umum Golkar yang baru. Idrus adalah kader partai dari Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2017-2019 saat Ketua Umum dijabat Setya Novanto. Ia mendukung Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru dengan banyak alasan dalam siaran pers itu.
Bahlil Lahadalia dikatakan Idrus, kader partai asal Sulawesi Selatan dari etnis Makassar itu, adalah kader partai yang besar dari bawah, dari daerah yaitu di Irian Jaya (sebelum berganti jadi Papua sekarang). Idrus menyebut bahwa latar belakang Bahlil adalah kader pergerakan mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Kota Jayapura pada dekade 1990-an lalu. Dengan dasar seperti itu, maka dapat diyakinkan kata Idrus lagi, bahwa pak Bahlil ini adalah kader partai plus, memahami ilmu organisasi. Setelah itu dikatakannya lagi jabatan terakhir di DPD Partai Golkar Papua, pak Bahlil duduk di Bendahara DPD. Ini jabatan strategis di daerah, yang mengelola keuangan organisasi. Jadi, beliau sangat pantas untuk menjadi Ketua Umum pengganti bagi pak Airlangga Hartarto.
Dalam jajaran pengurus teras DPP Partai Golkar di pusat ada tiga orang yang menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) yaitu Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Lalu ada Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketum sejak mundurnya Airlangga, menjabat Menteri Perindustrian. Lalu ada Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi Kepala BKPM.
Skenario mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar, memperlihatkan suatu “peta jalan” transisi kekuasaan kelompok pendukung Koalisi Indonesia Maju yang berhasil mendudukkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Hal ini memungkinkan terjadi sekian rotasi di dapur organisasi Partai Golkar untuk menyediakan kader-kader yang akan duduk di kabinet pemerintahan mendatang. Sepertinya, Presiden Joko Widodo, telah menampik tuduhan bahwa ia ikut “cawe-cawe” dalam urusan internal partai partai politik manapun. Meskipun ada banyak dugaan ditarik pihak-pihak, bahwa ia yang menginginkan agar Airlangga Hartarto itu mundur untuk melakukan sejumlah rotasi kader. Jika begitu, apakah Airlangga setelah tidak menduduki kursi Ketum, dipastikan akan tetap ikut kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, belum diketahui juga.
Sedangkan, selama ini diketahui, bahwa selera Presiden Jokowi itu ingin agar setiap menteri di kabinetnya, fokus dan konsisten bekerja sesuai portofolio jabatannya. Makanya itu yang bisa jadi celah kepastian untuk kita bisa meyakini bahwa nama Airlangga akan tetap ada dalam nama-nama menteri di kabinet mendatang.
Sedangkan bagaimana dengan seandainya, salah satu dari entah itu Bahlil Lahadalia atau Agus Gumiwang yang akan menjadi Ketum Golkar berikutnya, maka sudah tentu, ia akan tidak mengisi jabatan politis menteri di kabinet berikutnya. Tetapi kita belum bisa meyakini hal tersebut.
Watak dari Presiden terpilih Prabowo adalah sangat menguasai bidang-bidang pertahanan, politik luar negeri dan pertanian. Tentunya Presiden baru kita ini akan lebih banyak berurusan ke luar negeri untuk memperkuat citra Indonesia di mata dunia internasional. Karena bagaimanapun citra positif itu sudah ditorehkan oleh Presiden Jokowi selama ini. Maka, dengan begitu, Prabowo jelas akan membutuhkan menteri-menteri yang ahli dan fokus mengurusi kementerian-kementerian nantinya. Tidak mungkin mengurusi negara dan pemerintahan sekaligus mengurusi partai-partai politik.
Nampaknya inilah yang sedang terjadi dengan langkah awal mundurnya Airlangga Hartarto ini dari pimpinan Golkar. Tetapi bagaimana halnya dengan partai-partai lainnya yang juga menjadi pendukung dari Prabowo-Gibran, seperti Gerindra, PAN, dan Demokrat? Apakah kepada mereka pun akan dituntut untuk memisahkan urusan pemerintahan dan urusan partai nanti? Hal ini yang akan terus menggejala dalam proses transisi dari rezim pemerintahan Jokowi ke rezim pemerintahan Prabowo. (*)
