Oleh: Bridel B. Usin (Redaktur dayaknews.com)
Dayak News – Dalam beberapa tahun terakhir, kontraktor lokal, terutama yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten, semakin merasakan tekanan berat untuk bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Kondisi ini kian diperparah dengan rencana transisi dari sistem pengadaan E-Katalog 5 ke E-Katalog 6. Bagi banyak kontraktor lokal, perubahan ini merupakan tantangan besar yang bahkan bisa mengancam kelangsungan bisnis mereka.
Sistem E-Katalog 6 menuntut profesionalisme yang lebih tinggi. Kontraktor yang ingin tetap bersaing di pasar harus memiliki peralatan lengkap dan personil yang profesional, serta mengandalkan aset milik sendiri. Dalam prakteknya, kontraktor dituntut untuk tidak lagi bergantung pada sewa alat dari pihak ketiga atau menggunakan tenaga kerja dengan sistem upah harian atau borongan.
Namun, realitas di lapangan sangat berbeda. Banyak kontraktor lokal di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, masih harus menghadapi berbagai keterbatasan. Mulai dari keterbatasan akses terhadap modal, hingga keterbatasan dalam memiliki peralatan canggih dan tenaga kerja tetap yang terlatih. Selama ini, sebagian besar kontraktor kecil masih mengandalkan sistem sewa alat dan menggunakan tenaga kerja dengan sistem upah harian atau borongan. Ini bukan karena mereka tidak ingin bertransformasi, melainkan karena mereka tidak punya pilihan lain. Biaya untuk memiliki alat berat sendiri sangatlah mahal, dan untuk bisa menjaga arus kas tetap stabil, mereka harus mengandalkan sewa alat atau bekerja sama dengan penyedia alat lainnya.
Perubahan ini tentunya akan mempengaruhi daya saing kontraktor lokal. Dengan keterbatasan modal dan kapasitas, mereka akan semakin terpinggirkan oleh kontraktor besar yang memiliki aset lebih lengkap dan sistem manajemen yang lebih profesional. Kesenjangan antara kontraktor lokal dan kontraktor besar semakin melebar, mengancam keberlangsungan usaha kecil di daerah yang justru berperan penting dalam pembangunan lokal.
Pemerintah perlu menyadari bahwa tidak semua kontraktor memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan program pendampingan, pelatihan, serta akses pembiayaan yang memadai bagi kontraktor lokal. Selain itu, mekanisme pengadaan juga harus tetap mempertimbangkan kondisi di daerah, agar kontraktor lokal tidak semakin tersingkirkan dari persaingan yang semakin ketat.
Dalam kondisi saat ini, keberpihakan terhadap kontraktor lokal bukan hanya soal menjaga keberlangsungan bisnis, tapi juga soal mempertahankan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan di daerah. Kita harus ingat bahwa kontraktor lokal memegang peran penting dalam pembangunan daerah, dan jika mereka gagal bertahan, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian lokal.
Sudah saatnya kita berpikir ulang tentang bagaimana sistem pengadaan yang ada saat ini dapat mendukung semua pelaku usaha, terutama mereka yang ada di daerah. Pemerintah pusat maupun daerah harus bisa memberikan solusi nyata agar kontraktor lokal bisa berkembang dan bersaing dengan sehat, bukan hanya menjadi penonton di tengah persaingan yang semakin keras. (*)
