GUBERNUR TEGASKAN PEMDA SEKALTENG SIAP BERANTAS KORUPSI

oleh -23 views
GUBERNUR TEGASKAN PEMDA SEKALTENG SIAP BERANTAS KORUPSI 1

Palangka Raya, 2/7/2020 (Dayak News). Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menyatakan, Pemda Provinsi Kalteng berkomitmen melalukajln pemberantasan korupsi.

Hal itu dibeberkannya dalam Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melalui video conference (vicon) di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (2/7/2020).

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran harapankan, terkait penyelenggaraan rapat evaluasi tersebut dan sekaligus menegaskan komitmen seluruh Pemerintah Daerah se-Kalteng dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Saya berharap kegiatan ini akan memberi makna dan memudahkan langkah kita dalam mencapai tujuan bersama demi masyarakat, bangsa dan negara khususnya masyarakat Kalteng dalam mencapai Kalteng Berkah,” katanya.

Dikatakan, pemerintah Kalteng bersama pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalteng memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi sebagai salah satu langkah membawa masyarakat Kalteng menuju kondisi yang lebih baik.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan kondisi pencegahan korupsi terintegrasi di Kalteng. Dalam progres rencana aksi, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi tahun 2019, Provinsi Kalteng menempati peringkat ke-20 tingkat nasional, khusus Pemerintah Provinsi Kalteng menempati peringkat ke-8. Rata-rata di Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan Korupsi) tahun 2019, se-Provinsi Kalteng mengalami kenaikan 10% dibanding tahun 2018 yaitu dari 59% tahun 2018 menjadi 69% di tahun 2019.

GUBERNUR TEGASKAN PEMDA SEKALTENG SIAP BERANTAS KORUPSI 2

Kemudian, beberapa kendala yang dihadapi, antara lain masih adanya pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menerapkan sistem aplikasi kebutuhan seperti dipersyaratkan dalam indikator. Ada pula pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan sistem, namun masih kurang dukungan OPD terkait dalam pemberian data dukung untuk diunggah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur menyampaikan bagi Kabupaten/Kota yang belum menerapkan e-planning dan e-budgetting supaya segera menerapkannya. Sedangkan terkait e-pelaksanaan dan e-monitoring, masih menunggu dari Kementerian Dalam Negeri.

Berkenaan dengan tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, tingkat kepatuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi mencapai angka 100% dari wajib lapor yang berjumlah 456 orang, sedangkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah se-Kalteng sebesar 92%. Untuk laporan gratifikasi di Kalteng hingga Juni 2020, ada 4 laporan, yaitu 2 laporan ke Pemerintah Provinsi dan 1 laporan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan 1 laporan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Selanjutnya, Kalteng menjadi salah satu pilot project Kebijaksanaan Satu Peta. Berdasarkan peta indikasi tumpang tindih informasi geospasial tematik Kalteng yang disusun oleh Kemenko Perekonomian, tumpang tindih penggunaan lahan di Kalteng teridentifikasi sebesar 6.293.918 hektar. Rekomendasi penyelesaian tumpang tindih untuk masing-masing Kabupaten/ Kota masih dalam proses penilaian Tim Stranas-PK, untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Satu Peta. Pemerintah Kabupaten/Kota juga telah diminta mempercepat Penyusunan Rencana detail tata ruang dan penilaian usaha perkebunan.

Sementara itu, berdasarkan data monitoring penerimaan pajak dan aset bermasalah pemerintah daerah se-Kalteng tahun 2020, terdapat 4 Pemerintah Daerah telah terindentifikasi lengkap, 4 Pemerintah Daerah belum mengirim data dan 7 Pemerintah Daerah masih memerlukan perbaikan.(Pr/Hms/BBU).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *