Palangka Raya (Dayak News) – Pendaftaran calon Damang Kepala Adat Kecanatan Jekan Raya periode 2024-2030 resmi ditutup pada Sabtu (14/09/2024) siang.
Tercatat ada empat calon yang telah mendaftarkan diri dan siap maju Berkompetisi pada Pemilihan Damang Kepala Adat diantaranya adalah Walter, Murni Djinu, Supran, dan Kardinal Tarung.
Saat di Jumpai awak media, Anggota Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Jekan Raya, Erson, menyampaikan bahwa proses pendaftaran telah berlangsung sejak tanggal 02 September 2024 hingga 14 September 2024.
“Pendaftaran hari ini resmi ditutup. Dan pada tanggal 17 september hingga 24 September 2024 nanti kami akan melakukan verifikasi berkas calon Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Salah satu calon Damang Kepala Adat yang mendaftarkan diri, Kardinal Tarung, menyatakan bahwa dirinya siap maju kembali untuk mempertahankan hukum adat yang bernilai historis tersebut.
“Saya menilai fungsi Damang ini sebagai pembawa pesan-pesan keadilan, penjaga gerbang perdamaian, jabatan damang bukan pimpinan tapi pemimpin,” Tegasnya saat di Jumpai awak media, Sabtu (14/09/2024) siang usai melakukan Pendaftaran dan penyerahan berkas.
Kardinal Tarung yang merupakan mantan Pegawai Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan begitu pentingnya sosok pemimpin yang memiliki keahlian, berpengaruh, dan memiliki jiwa komunitarian.
Ia pun berharap Damang tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di ruang lingkup masyarakat, terkhususnya di wilayah Kecamatan Jekan Raya.
“Belajar dari pengalaman enam tahun menjadi Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, saya mempelajari bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara perlu taat hukum dan mengutamakan win-win solution,” Ungkap Kardinal Tarung.
Keempat calon Damang Kepala Adat Jekan Raya kini tengah menunggu proses verifikasi berkas sebelum memasuki tahap selanjutnya dalam pemilihan. Masyarakat Jekan Raya menantikan siapa yang akan terpilih untuk memimpin dan menjaga kelestarian hukum adat di wilayah tersebut. (AJn)
