Palangka Raya, 30/9/2020 (Dayak News). Keberadaan program nasional food estate atau lumbung pangan di Kalteng kembali lagi jadi sorotan Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPKI), Rabu ( 30/9/2020).
Pembicara-pembicara yang dihadirkan antara lain Prof. Posman Sibuea dari Universitas Katolik Santo Thomas, Ir. Mangontang Simanjuntak, Joshua Rheinhmamana dari GAMKI, Astrid Puspitasari dari Sawit Watch, dan Yanedi Jagau dari Yayasan Boneo Institute.
Diskusi yang dipandu oleh moderator Trisna Harahap ini masih berfokus pada Lumbung Pangan Nasional yang berkelanjutan dengan pemantapan aspek kelembagaan dan transparansi.
Prof. Sibuea menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak terlepas dari ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Ada krisis pangan yang membayangi dunia dalam beberapa tahun lagi karena tingkat pertumbuhan jumlah penduduk masih 1,49 persen. Terdapat jumlah penduduk 8,3 miliar pada 2030 dan diperkirakan akan ada 2 miliar penduduk yang terimbas rawan pangan.
Sementara Mangontang Simanjuntak menekankan pentingnya pendekatan mikro dulu sebelum rencana lumbung pangan di Kalteng ini hendak dibuat dalam skala ribuan hektare. Sebab kegagalan dari proyek lahan gambut (PLG) satu juta hektare tahun 1995 dulu jangan sampai terulang lagi.
Joshua dari GAMKI meneropong peran kelembagaan dari Lumbung Pangan ini harus bisa mewadahi kepentingan masyarakat lokal sebagai pemain utama.
Astrid Puspitasari menilai keberhasilan rencana Lumbung Pangan di Kalteng itu sebaiknya jangan dengan sistem monokultur (pertanaman tunggal) yang rentan gagal. Mungkin di wilayah yang bagus pengairannya lebih cocok padi dan jagung. Sementara di lahan gambut masam lebih cocok hortikultura.
Berbeda dari semua pembicara lainnya, Yanedi Jagau merasa proyek ini akan mengulangi kegagalan yang sama dari PLG satu juta hektare dulu. Ia menyebut lahan gambut tidak akan bisa dengan cara apapun untuk diplot menjadi lumbung langan.
Lagipula telah terjadi kesalahan manajemen jika program ini diurus oleh Kementerian Pertahanan karena dianggap sebagai tameng jika terjadi konflik horizontal. (CPS)
