Palangka Raya (Dayak News) – Pasca Terbakarnya gedung Kantor Badan Pengawas Pemilu kota Palangkaraya pada Kamis (20/07/2023) dinihari yang lalu, dipastikan Tidak mempengaruhi Tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan dalam hitungan beberapa bulan kedepan.
Namun, akibat peristiwa kebakaran tersebut malah terganggunya aktivitas Pelayanan Publik terkhususnya Pelayanan kepada masyarakat Kota Cantik Palangka Raya.
Kebakaran yang terjadi terhadap gedung kantor yang sebelumnya merupakan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palangka Raya tersebut menghanguskan 90 persen bangunan kantor sehingga saat ini Bawaslu Palangkaraya harus berkantor di gedung kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
Saat dikonfirmasi awak media online, Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya, Endrawati menegaskan bahwa sejauh ini belum ada kendala berarti yang pihaknya rasakan namun untuk sementara pihaknya berkantor di Bawaslu Provinsi Kalteng.
“Kita sembari menunggu kepastian penyebab terjadinya kebakaran kantor dari hasil Laboratorium Forensik Polri tapi pada prinsipnya kami tetap siap bekerja mengawasi tahapan Pemilu 2024,” terangnya.
kerja pengawasan tetap dilaksanakan pihaknya sesuai tahapan pemilu yang sudah berjalan, Meskipun secara fisik data-data sudah lenyap akibat kebakaran gedung kantornya, namun data soft file hasil pengawasan dari awal tahapan masih tersimpan dalam google drive dan data external.
Endrawati pun mengungkapkan bahwa sejauh ini musibah kebakaran tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap kerja pengawasan, Namun secara pelayanan publik sedikit terganggu, karena pihaknya harus menginformasikan kepada publik terkhususnya masyarakat kota Palangka Raya bahwa saat ini Bawaslu pindah sementara, menyatu demgan kantor Bawaslu Kalimantan Tengah, di Jalan Seth Adji Palangka Raya.
Dalam kesempatan ini, Endrawati mengutarakan bahwa Pihaknya berharap kepada pihak Pemerintah Kota Palangkaraya dan pihak terkait agar dapat memberikan fasilitasi kepada Bawaslu Kota Palangkaraya pasca kebakaran gedung kantor Bawaslu beberapa waktu lalu.
“Lebih tepatnya terkait gedung atau tanah hibah agar Bawaslu Palangkaraya dapat kembali berkantor seperti sedia kala,” Pungkasnya. (AJn)
