Palangka Raya (Dayak News) – Masuknya Musim Kemarau panjang pada tahun 2023 ini membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan diseluruh provinsi di Indonesia.
Mangantisipasi hal tersebut, Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal TNI Suharyanto pun melakukan pengecekan sarana prasarana Satuan Tugas Karhutla dan mengecek kesiapsiagaannya diseluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami secara maraton berkunjung untuk melihat kesiapan sarpras dan kekuatan para petugas dari Satgas Karhutla dan daerah terkait pencegahan dan penanganan Karhutla tahun 2023 yang semakin meningkat ini,” terangnya.
Sebelum kunjungannya ke provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BNPB RI pun telah berkunjung ke Kepulauan Riau. Tak hanya itu, Kepala BNPB tersebut juga telah berkunjung ke daerah rawan Karhutla dalam rangka mengecek persiapan tiap-tiap provinsi.
“Selain melakukan pengecekan, kita juga melihat kebutuhan dan kekurangan dari tiap daerah yang terjadi Karhutla, hal tersebut Berdasarkan Amanat Undang-Undang yang diperkuat Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020, BNPB RI diberikan mandat sebagai fungsi pemantau saat tanggap dan siaga darurat,” tambah Letjen TNI Suharyanto. Jumat (16/06/2023) Pagi.
Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan status Tanggap Darurat, maka dari itu BNPB RI pun selain mengecek kesiapan juga memberikan bantuan-bantuan tambahan untuk kegiatan Operasi seluruh satgas.
“Operasi darat sangatlah penting, karena ketika masih kecil harus dengan cepat dipadamkan. Sehingga membutuhkan dukungan sarpras dan anggaran,” tegasnya.
Ketika musim kemarau sedangkan curah hujan rendah, namun api masih menyala, maka operasi udara akan dikerahkan.
“Makanya BNPB RI menyiapkan helikopter untuk menjangkau titik-titik api yang tidak bisa dijangkau oleh operasi darat,” terangnya.
Setelah melakukan rapat koordinasi, BNPB RI dan Pemerintah Provinsi akan kembali melakukan rapat secara teknis atau rakernis untuk pemantapan Operasi Karhutla 2023.
“Kita akan menanyakan apalagi yang dibutuhkan daerah agar dapat melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla,” terangnya.
Apabila ada tambahan, maka akan dilakukan pengadaan dan bantuan guna mempercepat proses penanganan Karhutla. bantuan tersebut diberikan secara akuntabel, efektif, efisien, dan diawasi oleh pihak yang berwenang, baik dari kepolisian, Kajati, dan lembaga pengawasan lainnya,” ujar Letjen TNI Suharyanto. (AJn)
