Palangka Raya (Dayak News) – Puluhan Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pemimpin Putra Daerah (MP3D) lakukan aksi damai tolak pelantikan Pejabat Bupati Barito Selatan dan Bupati Kotawaringin Barat.
Mengambil lokasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan George Obos, Selasa (23/05/2023) Pagi jelang siang puluhan peserta aksi massa membentangkan sejumlah tulisan terkait penolakan terhadap Pelantikan Pejabat Bupati di dua kabupaten tersebut.
Bahkan Terlihat pula sejumlah massa aksi damai, menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap pelantikan usai dilaksanakannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Tengah.
dijumpai, Koordinator Lapangan MP3D, Ingkit BS Djaper mengungkapkan kehadiran mereka pada Kantor Gubernur Kalimantan Tengah tersebut membawa dua tuntutan yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalteng Sugianto Sabran.
Adapun Tuntutan yang diingini pihak MP3D yakni pertama, menolak dengan tegas pelantikan terhadap Pejabat Bupati Barito Selatan dan Pejabat Bupati Kotawaringin Barat yang merupakan hasil usulan dari Kemendagri dengan gaya droping baru.
Tuntutan kedua, untuk penetapan Pejabat Bupati maupun Wali Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan datang, pihaknya meminta kepada Kemendagri agar mengakomodasi usulan calon pejabat Bupati dan Wali Kota dari daerah Provinsi Kalteng saja karena lebih mengetahui tata cara Pelaksanaan Pemerintahan yang baik dan benar.
“Hal tersebut tentunya mencederai marwah dari otonomi daerah itu sendiri, kami melihat bahwa Kemendagri tidak menghargai dan memposisikan pejabat bupati yang berasal dari putra daerah dengan tepat,” ungkap Ingkit.
Kemudian dirinya pun mengatakan sebagai putra dan putri daerah Kalimantan Tengah, berhak untuk memimpin pada daerahnya sendiri. Selain itu juga ada hal yang terlihat janggal dan tidak beres, karena adanya penempatan orang luar pulau Kalimantan Tengah memimpin daerah tersebut.
“Masih banyak orang berkualitas dan sumber daya manusia yang mumpuni, jadi berikan kesempatan tersebut pada putra dan putri daerah untuk memimpin daerah kami sendiri,” jelasnya.
Ingkit mengatakan seperti ada suatu hal yang aneh dan kemungkinan akan terjadi pada seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Tengah.
“Kita takutnya hal tersebut kembali lagi gaya droping pejabat pusat ke daerah seperti gaya pada zaman orde baru,” tuturnya.
Dalam aksi damai itu juga, perwakilan aksi pun menyerahkan berkas tuntutan tersebut kepada perwakilan Gubernur Kalimantan Tengah agar segera ditindaklanjuti dan memberikan waktu 7×24 jam terkait tindak lanjut dari surat pernyataan tersebut untuk segera disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
“Kami tegaskan menolak upaya pelantikan Pejabat Bupati Barsel dan Bupati Kobar tersebut, apabila tetap dilanjutkan maka kami akan melakukan upaya lain seperti upaya hukum dan pelaporan pada kantor staf presiden,” tegas Ingkit. (AJn)
