, ,

MUI: BERIKAN HAK SUARA DI PILKADA KEWAJIBAN UMAT

oleh -17 views
MUI: BERIKAN HAK SUARA DI PILKADA KEWAJIBAN UMAT 1

Palangka Raya, 25/9/2020 (Dayak News) – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berjalan dan akan mencapai puncaknya pada 9 Desember 2020 mendatang. Wakil Ketua Majelis Ulama (MUI) Provinsi Kalteng Dr H Khairil Anwar MAg mengimbau kaum muslimin Bumi Tambun Bungai untuk memberikan hak suara pada pesta demokrasi 5 tahunan itu.

Seperti diketahui, Pilkada tahun 2020 ini meliputi pemilihan gubernur/wakil gubernur Kalteng dan pemilihan bupati/wakil bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pada pemilihan gubernur, tahapan Pilkada telah melewati fase pencabutan nomor urut. Pasangan calon Ir Ben Brahim-Dr H Ujang Iskandar mendapatkan nomor urut 01, dan pasangan petahana H Sugianto Sabran-H Edy Pratowo mendapat nomor urut 02.

Selanjutnya, kedua pasangan ini bersama tim pemenangan masing-masing akan bersiap menjalani fase kampanye hingga pada saatnya nanti sampai pada hari pemungutan suara.

Terkait persiapan puncak Pilkada Kalteng ini, Khairil Anwar mengatakan, berdasarkan data survei dan penelitian, partisipasi pemilih Kalteng sejauh ini relatif rendah. Salah satu penyebabnya, sebagian umat Islam enggan meninggalkan pekerjaan utamanya sehari-hari seperti berdagang di pasar saat hari pencoblosan.

“Sebagai seorang warga negara Indonesia baik dan sebagai umat Islam kita wajib ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam memilih pemimpin termasuk termasuk gubernur dan wakil gubernur, sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah pemimpin di antara kalian,” terang Rektor IAIN Palangka Raya itu kepada wartawan, Jumat (25/9/2020).

Khairil menerangkan, proses pemilihan pemimpin termasuk gubernur dan wakil gubernur Kalteng ini sangat penting.

“Imam al-Mawardi dalam kitab ‘Al-Ahkam As-Sulthaniyah’ berpendapat bahwa kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang-orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma’,”  ujar pria asal Martapura (Kalimantan Selatan) yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Dia melanjutkan, pendapat al-Mawardi ini sangat penting dan relevan dengan memilih pemimpin  yang berlandaskan Pancasila. Sebab, pemimpin itu menggantikan fungsi kenabian yang tugasnya wajib menjaga agama (hirasat al-din) agar agama tetap tumbuh dan berkembang di negara Pancasila yang berketuhanan yang maha esa ini.

“Kemudian pemimpin itu juga wajib mengelola urusan dunia (siyasat al-dunya). Artinya, pemimpin juga wajib menyejahterakan rakyatnya agar dapat hidup layak, berkecukupan, sejahtera, dan bermartabat.  Kemudian, al-Mawardi juga berpendapat bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama,” tambahnya.

Berkaitan dengan kewajiban memilih pemimpin tersebut, lanjut Khairil,  MUI Pusat juga memberikan panduan dan imbauan dalam menggunakan hak dan kewajiban memilih nanti.

Petikan himbauan  MUI Pusat tersebut, pertama, mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam untuk menjaga situasi agar tetap aman, damai dan terbangun suasana kehidupan yang penuh harmoni.

Masyarakat diharapkan juga ikut serta mengawasi proses pelaksanaan pemilu, sehingga mencegah potensi terjadinya kecurangan dan gangguan keamanan.

Kedua, meminta kepada umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, sesuai dengan tuntunan agama. Sebagaimana Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009; bahwa memilih pemimpin menurut ajaran Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah dan imarah) dalam kehidupan bersama.

Ketiga, dalam menggunakan hak pilihnya, umat Islam wajib memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat.

Keempat, mengajak segenap umat Islam untuk bermunajat memohon kepada Allah SWT agar semua proses Pilkada di Kalteng 9 Desember 2020 mendatang bisa terlaksana secara jujur, adil, aman dan damai serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang takut hanya kepada Allah SWT dan berjuang sepenuh tenaga mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur.

Khairil menambahkan, MUI juga meminta masyarakat yang akan memilih dalam Pilkada nanti untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah, tidak menampilkan kempanye hitam, menyebarkan berita hoak, fitnah dan ujaran kebencian.

“Pilihan boleh saja berbeda, tetapi  silaturrahmi dan kebersamaan tetap terjaga. Dan siapa pun yang akan terpilih secara demokratis dalam Pilkada yang jujur dan adil nanti, haruslah diterima dengan lapang dada karena itu adalah pilihan rakyat. Gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nantinya  adalah pemimpin seluruh warga, bangsa dan negara, dan bukan pemimpin suatu kelompok, partai, suku, atau agama tertentu,” tandasnya. (SAR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *