Kuala Pembuang (Dayak News) — Pada Jumat, 7 Februari 2025, pihak Kecamatan Seruyan Hulu menggelar pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tumbang Darap di Kantor Kecamatan Seruyan Hulu, Desa Tumbang Manjul. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kapolsek Seruyan Hulu bersama Camat Seruyan Hulu dan Sekcam guna membahas penolakan masyarakat terhadap pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Tumbang Darap yang baru.
Kapolsek Seruyan Hulu menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penyelesaian permasalahan ini. Ia mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara tertib dan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, Kapolsek juga menekankan bahwa pihak kepolisian siap mengawal setiap tahapan penyelesaian agar tidak terjadi konflik yang berpotensi mengganggu situasi kamtibmas di wilayah tersebut.
Penolakan terhadap Pj Kades yang baru terjadi karena masyarakat melalui BPD sebelumnya telah mengajukan nama calon Pj Kades kepada pihak kecamatan, yang kemudian diteruskan ke Kabupaten Seruyan. Namun, saat pelantikan, sosok yang dilantik berbeda dari yang diusulkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Camat Seruyan Hulu meminta agar masyarakat menerima keputusan yang telah ditetapkan dan segera melaksanakan serah terima jabatan antara Pj Kades lama dan baru. Camat juga menginstruksikan BPD untuk mengadakan rapat desa guna menyampaikan langsung kepada masyarakat terkait mekanisme pengangkatan Pj Kades serta menentukan waktu pelaksanaan serah terima jabatan.
Jika setelah rapat desa masih ada masyarakat yang menolak keputusan tersebut, Camat mempersilakan mereka untuk membuat surat pernyataan penolakan yang ditandatangani oleh warga. Surat ini nantinya akan dibawa langsung ke Kabupaten Seruyan oleh perwakilan masyarakat yang menolak, dengan pendampingan dari pihak kecamatan.
Kapolsek Seruyan Hulu menegaskan bahwa kepolisian akan terus memantau perkembangan situasi serta memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian dilakukan secara damai dan tanpa gangguan keamanan. Dokumentasi kegiatan telah dilakukan sebagai bentuk transparansi dalam proses penyelesaian permasalahan ini. (PR/Den)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
