Jakarta (Dayak News) – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, memaparkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Triwulan I Periode ke-2 dalam evaluasi yang digelar oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Acara yang berlangsung di ruang rapat Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Barito Utara, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara.
Evaluasi ini menjadi momen penting sekaligus menandai akhir masa jabatan Drs. Muhlis sebagai Pj Bupati Barito Utara. Dalam waktu dekat, Bupati definitif yang terpilih akan segera dilantik. Oleh karena itu, Drs. Muhlis secara rinci menyampaikan capaian kinerja Pemkab Barito Utara selama periode Oktober hingga Desember 2024.
Dalam paparannya, Drs. Muhlis menjelaskan sepuluh aspek strategis yang menjadi fokus evaluasi nasional dengan hasil yang signifikan. Beberapa pencapaian strategis yang dipaparkan meliputi:
- Pengendalian Inflasi – Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas. Berdasarkan laporan prognosa neraca pangan, inflasi di Kabupaten Barito Utara terkendali dengan baik.
- Penanganan Stunting – Angka prevalensi stunting turun signifikan dari 6,7% pada 2023 menjadi 3,23% di Desember 2024, mencerminkan keberhasilan program intervensi gizi dan kesehatan.
- Pengelolaan BUMD – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus meningkat dan menjadi pilar penting pembangunan ekonomi daerah.
- Peningkatan Layanan Publik – Berbagai inovasi telah diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan publik, berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat.
- Penurunan Tingkat Pengangguran – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Barito Utara berhasil diturunkan dari 3,97% pada Desember 2023 menjadi 1,81% pada Desember 2024 melalui program pelatihan kerja dan pengembangan sektor UMKM.
- Pengurangan Kemiskinan Ekstrem – Jumlah rumah tangga miskin ekstrem turun dari 1.309 KK pada 2023 menjadi 205 KK (840 jiwa) pada 2024. Sebanyak 97,07% penduduk miskin ekstrem mendapat intervensi melalui APBN dan APBDes, sementara sisanya ditangani melalui APBD.
- Peningkatan Layanan Kesehatan – Berbagai program kesehatan, termasuk pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan, berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.
- Efisiensi Belanja Daerah – Realisasi belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- Program Unggulan Daerah – Berbagai program unggulan Pemkab Barito Utara dilaporkan berhasil memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
- Kemudahan Perizinan – Sistem pelayanan perizinan terus ditingkatkan melalui percepatan dan penyederhanaan proses guna mendorong investasi dan mempermudah pelaku usaha di Barito Utara.
Semua pencapaian yang dipaparkan mendapat apresiasi dari tim evaluator Itjen Kemendagri. Drs. Muhlis juga menegaskan komitmen Pemkab Barito Utara dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Ist)
