Muara Teweh (Dayak News) – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, mendorong percepatan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah guna mencari solusi terbaik bagi tenaga kerja non-ASN di wilayah tersebut.
Dorongan ini disampaikan Patih Herman AB usai kunjungannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ia menegaskan bahwa persoalan tenaga non-ASN tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum dan kebijakan yang jelas.
“Kami ingin masalah ini segera mendapatkan solusi nyata. Oleh karena itu, kami mendorong agar segera dilaksanakan RDP dengan pihak eksekutif dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait,” ujar politisi Partai Demokrat Barito Utara ini.
Menurutnya, perlu ada pertemuan antara legislatif dan eksekutif untuk membahas kebijakan terbaik bagi tenaga non-ASN agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian. RDP tersebut telah dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025.
Lebih lanjut, Patih Herman AB yang akrab disapa Athink menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait status tenaga non-ASN.
“Jangan sampai tenaga honorer ini terus berharap tanpa ada kejelasan. Kita harus memberikan kepastian, apakah dalam bentuk pengangkatan, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau solusi lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Dengan adanya RDP ini, diharapkan DPRD dan Pemda dapat merumuskan solusi yang berpihak pada tenaga non-ASN di Barito Utara. Selain itu, keputusan yang diambil diharapkan tidak merugikan para pekerja yang telah lama mengabdi di berbagai sektor pemerintahan. (Ist/Adv)
