Muara Teweh (Dayak News) – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, H Benny Siswanto, menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang berlangsung di Aula BappedaLitbang pada Senin pagi (10/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, H Benny Siswanto mengingatkan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab oleh semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks, baik dari segi anggaran maupun regulasi, sehingga kerja sama yang solid sangat diperlukan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan maksimal.
“Penyusunan RKPD adalah bagian dari proses pembangunan jangka panjang yang harus dilakukan dengan teliti serta melibatkan berbagai pihak. Kesepakatan dan pemahaman yang sama antara eksekutif, legislatif, serta masyarakat sangat diperlukan agar program-program yang dirancang dapat berjalan dengan baik,” ujar politisi PKB Barito Utara ini.
Lebih lanjut, Benny Siswanto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan RKPD. Menurutnya, hasil dari konsultasi publik ini harus menjadi acuan dalam memperbaiki dan menyempurnakan rancangan awal RKPD 2026, sehingga anggaran yang ditetapkan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan perencanaan yang matang dan sinergi yang kuat, Barito Utara diharapkan dapat terus bergerak menuju kemajuan yang berkelanjutan.
“Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan hasil dari kerja sama semua elemen masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun daerah ini demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.
Konsultasi publik ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik yang membangun, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Ist)
