Pangkalan Bun (Dayak News) – Dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025, Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Pejabat Bupati Kotawaringin Barat, pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi. Dalam kesempatan itu, Fraksi Demokrasi Bangsa menegaskan pentingnya APBD sebagai instrumen kebijakan publik untuk mendukung pembangunan, pelayanan umum, dan kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara Fraksi Demokrasi Bangsa Rosad menekankan bahwa APBD harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan disusun berdasarkan potensi serta karakteristik daerah. Selain itu, pelaksanaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan bersama dengan mengedepankan akuntabilitas publik.
“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap konsisten dalam menjalankan program pembangunan yang terencana dan memiliki skala prioritas sesuai dengan arah kebijakan tahun 2025, yaitu Mendorong Ekosistem Ekonomi Produktif dan Sinergitas Aktor Pembangunan,” ujar Rosad perwakilan Fraksi Demokrasi Bangsa.28 Oktober 2024.
Dukungan dan Saran Fraksi Demokrasi Bangsa
Dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, Fraksi Demokrasi Bangsa menyatakan sepakat menerima Ranperda APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Selain itu, Fraksi menyampaikan beberapa usulan penting bagi pemerintah daerah:
1. Peningkatan Jalan Poros Nurhidayah:
Pemerintah diminta segera memperbaiki jalan Nurhidayah dari simpang Kalap/Bumi Harjo menuju Desa Pangkalan Satu, yang rusak berat selama bertahun-tahun. Jalan ini merupakan akses vital bagi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
2. Perbaikan Irigasi dan Parit:
Fraksi meminta perhatian pemerintah untuk memperbaiki sistem irigasi di Jalan Maid Badir Gang Ketapang, Kelurahan Madurejo, guna mencegah genangan air dan banjir yang kerap masuk ke permukiman warga.
3. Perbaikan Jalan Lingkungan:
Peningkatan jalan kayu ulin di sepanjang sungai di Kelurahan Mendawai Seberang dan Kelurahan Raja Seberang sangat dibutuhkan karena kondisi jalan yang berlubang membahayakan masyarakat.
4. Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Banteng:
Pemerintah diharapkan segera mengaspal dan memperbaiki ruas jalan dari Dinamika menuju Desa Pangkalan Banteng, karena banyak terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan berlubang dan berdebu.
5. Pembangunan Drainase di Desa Mulya Jadi:
Drainase sepanjang 200 meter di depan Kantor Desa Mulya Jadi perlu segera dibangun untuk mengatasi banjir dan longsor saat hujan deras.
Fraksi Demokrasi Bangsa menutup pandangannya dengan harapan agar APBD 2025 dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mendukung Ranperda APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat,” pungkas Rosad.
Rapat paripurna ini diakhiri dengan apresiasi kepada semua pihak yang hadir dan partisipasi aktif dalam proses pembahasan anggaran tahun mendatang.(AR/GST).
